Page 65 - MAJALAH 148

Serap Aspirasi Nelayan Nihayatul Minta

pemerintah evaluasi Perizinan Kapal

elayan Indonesia sedang lebih. Belum lagi, nelayan diwajibkan
dirundung pilu, tidak hanya membayar pajak selama satu tahun
Nkarena perubahan iklim begitu surat terbit. Sementara, izin
yang berpengaruh pada hasil tangkapan hanya tinggal dua bulan karena sepuluh Foto: dok.pri/iw
ikan. Namun, yang lebih memilukan bulan waktu habis untuk pengurusan.
adalah peraturan pemerintah terkait Kapal tidak beroperasi, tapi dianggap Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh
berdialog dengan para nelayan di
proses perizinan kapal yang justru sudah jalan. Pelabuhan Muncar
dinilai menambah beban baru bagi para “Pemerintah semestinya meng-
nelayan. evaluasi kembali implementasi kebijakan semestinya pemerintah pro-aktif
Anggota Komisi IX dari F-PKB tersebut. Pemerintah harus memotong dan jemput bola. “Datang langsung
Nihayatul Wafiroh menilai, proses birokrasi yang rumit dan memakan ke tempat-tempat nelayan, pangkas
perizinan kapal nelayan sangat memakan waktu sehingga nelayan tidak menunggu birokrasi dan jika perlu mempermudah
waktu dan biaya, sehingga merugikan waktu lama untuk mencari makan,” untuk pembuatan kartu nelayan
nelayan. Hal itu ditemukannya kritisi politisi dari dapil Jatim III ini. dan kartu asuransi atau BPJS
saat berbincang dengan para nelayan di Dalam diskusi informal tersebut, Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Pelabuhan Muncar belum lama ini. Nihayah, sapaan akrabnya, juga “Sebaik apapun peraturan kalau
Menurut informasi dari beberapa menemukan banyaknya keluhan nelayan tidak dibarengi dengan sensitivitas
nelayan, surat izin operasi kapal terkait pengurusan kartu nelayan, kemanusiaan, maka ia akan sia-sia,”
nelayan yang sebelumnya bisa diurus sebagai syarat mendapatkan asuransi tutupnya dengan kecewa menanggapi
dalam waktu tiga minggu, sekarang nelayan yang juga sangat birokratis. banyaknya keluhan nelayan di
bisa mencapai sembilan bulan bahkan Terkait hal itu, dia menekankan, dapilnya.n

araknya produk makanan, Gandeng LAB Keliling BPOM Sosialisasikan
khususnya jajanan anak
Myang mengandung bahan- Produk Makanan Aman & Higienis
bahan berbahaya telah meresahkan
masyarakat di sejumlah daerah. Terkait
hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI juga turut menjadi perhatian dari
Siti Masrifah dalam masa resesnya anggota DPR terpilih periode 2014-
menggandeng mobil LAB keliling 2019 ini. Penggunaan lab keliling selalu
BPOM untuk melakukan sosialisasi dilakukan saat ia melakukan kunjungan
produk makanan yang aman dan ke dapilnya, sehingga pada akhir masa
higienis kepada warga Banten. reses, segala bentuk temuannya di
“Setiap turun ke dapil, kita selalu lapangan dapat ditindaklanjuti melalui
mengajak lab keliling BPOM untuk Foto: dok.pri/iw Rapat Kerja Komisi IX dengan
memeriksa jajanan dan makanan yang Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masfirah Pemerintah.
ada di sekitar lokasi. Kita melakukan sosialisasi produk makanan aman kepada warga “Misalnya dari 10 yang diuji
sosialisasi dan pendidikan agar Banten petik BPOM, ada 3 makanan yang
masyarakat tahu makanan yang mereka mereka konsumsi. Dari semua produk mengandung zat berbahaya. Nanti
konsumsi aman atau tidak,” ungkap makanan, jajanan anak yang kerap kali itu akan kita sosialisasikan, namun
politisi dari F-PKB ini. ditemukan mengandung zat pewarna siapanya memproduksi tidak kita
Menurut Siti Masrifah, masyarakat Rhodamin dan Formalin. sampaikan, tetapi pemerintah yang
umumnya belum aware terhadap Selain melakukan pengawasan akan menindaklanjuti,” tandas Ketua
kualitas dari produk makanan yang terhadap makanan, obat dan komestik Perempuan Bangsa PKB ini.n

Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 65
Edisi : 148 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 65