Page 37 - MAJALAH 227
P. 37
KUNKER
K OMISI II
ada di Jawa Barat dari pemerintah
pusat, dari sisi pengadaan tanahnya
sudah selesai atau belum. Dan
memang dari semua proyek strategis
nasional seperti kereta api cepat
yang sekarang sudah berfungsi,
juga jalan tol Cisumdawu yang
sudah beroperasi, memang ada
masalah kecil terkait pertanahan dan
BPN Jawa Barat sedang berusaha
untuk menyelesaikannya, terutama
mungkin terkait dengan soal
pergantian dan sebagainya,” terang
politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Dalam rapat tersebut, Plh
Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat
menyampaikan, program prioritas
nasional di Provinsi Jawa Barat FOTO: BIANCA/NR
meliputi pembangunan infrastruktur
(jalan tol dan waduk) dan non Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI, di Medan,
Sumatera Utara, Kamis (5/10/2023).
infrastruktur, seperti program
pendaftaran tanah sistematis lengkap
dan redistribusi tanah. Menurut Salah satu alasan pembangunan mengingat mereka merupakan
dia, sebelumnya ada sengketa dan Tol Cisumdawu ini hingga 12 tahun, pelaksana undang-undang yang
konflik, namun sudah dilakukan karena masalah pembebasan lahan. harus bertindak sesuai peraturan
penanganan dengan mekanisme Sementara di Medan, Sumatera teknis yang diintruksikan, dan
mediasi melalui kantor pertanahan Utara, Komisi II DPR bertemu para jangan mengambil insisiatif, apalagi
kabupaten/kota. penyelenggara pemilu, untuk melihat membuat kebijakan sendiri.
Sebagaimana diketahui, dari dekat progress persiapan Selanjutnya, Doli juga
pengerjaan Tol Cisumdawu (Cileunyi- menyambut pesta demokrasi 2024. menyinggung soal wacana
Sumedang-Dawuan) sudah dimulai KPU dan Bawaslu daerah pun pemerintah memajukan pilkada
sejak tahun 2011 dan akhirnya diserukan menjalin komunikasi serentak di bulan September. Ini
diresmikan pada Juli 2023 lalu. dan koordinasi yang lebih intensif, terkait kesiapan pemerintah daerah
mengingat di tengah persiapan yang dalam menyiapkan anggaran.
cukup ketat, pemerintah banyak Bila pilkada diselenggarakan di
mengeluarkan peraturan-peraturan September, maka Naskah Perjanjian
yang membutuhkan kerja sama yang Hibah Daerah (NPHD) sudah harus
solid dari seluruh pihak. selesai sekarang.
“Banyak sekali peraturan yang “Kan, harusnya NPHD-nya itu
Kami berpesan tiba-tiba harus disesuaikan. Ini kalau kita mau tarik September
bagaimana supaya yang saya kira harus diantisipasi. NPHD-nya itu sudah harus selesai
pertama koordinasi Kami berpesan bagaimana supaya sekarang, walaupun kami juga sudah
antara seluruh pertama koordinasi antara seluruh mendapatkan surat. Maksud kami
penyelenggara pemilu ini terutama
sudah mendapatkan informasi ada
penyelenggara KPU Bawaslu ini harus dijaga dengan surat dari Mendagri kepada seluruh
pemilu ini terutama baik,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI kepala daerah untuk menyegerakan
KPU Bawaslu ini Ahmad Doli Kurnia Tanjung, di Medan, menyelesaikan masalah anggaran
pilkada ini selambat-lambatnya
Sumatera Utara, Kamis (5/10/2023)
harus dijaga dengan silam. ini 5 November, ini yang tadi saya
baik Doli mengingatkan, KPU dan katakan, coba segera dikoordinasikan
Bawaslu selaku penyelenggara dengan pemerintah daerah masing-
pemilu bertindak sesuai aturan masing baik KPU maupun Bawaslu,”
Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
Ketua Komisi II DPR RI perundang-undangan yang ada, tandasnya. ann, ndy/mh
TH. 2023 EDISI 227 PARLEMENTARIA 37
