Page 47 - MAJALAH 227

KUNKER
K OMISI VII

Utara, Anggota Komisi VII DPR
Bambang Hermanto menegaskan
bahwa Rancangan Undang-Undang
Minyak dan Gas (RUU Migas)
dapat menjadi magnet bagi investor
untuk menggenjot potensi ekonomi
migas di Indonesia. Menurutnya, isi
RUU Migas memiliki poin penting
dalam memberikan kepastian hukum
usaha untuk para investor.
“Guna memperkuat kerangka
kebijakan pengelolaan migas di
Indonesia, kita memang sedang
merevisi UU Migas, yaitu UU
No.22/2001. Sejauh ini, investor
kurang mendapat kepastian hukum, FOTO: DIPA/NR
sehingga banyak investor enggan
untuk masuk ke kita (Indonesia). Tentu Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto saat mengikuti pertemuan Kunker Reses Komisi VII di Tarakan, Provinsi
harapan kita, UU ini bisa mengatur Kalimantan Utara, Rabu (4/10/2023).
kepastian hukum usaha bagi para
investor,” ujar Bambang saat ditemui memperbaiki aturan fiskal guna mati, karena ditegakkan aturan untuk
di Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu meningkatkan daya tarik investasi,” memberantas tambang ilegal.
(4/10/2023) lalu. tutur politisi Fraksi Partai Golkar ini. Hal tersebut juga membuat
Lebih lanjut, Bambang Di Konawe, Sulawesi Tenggara adanya konflik antara pengusaha
menegaskan bahwa revisi UU (Sultra), Anggota Komisi VII DPR RI tambang lokal dengan pengusaha
Migas diharapkan memperbaiki Ridwan Hisjam meminta pemerintah tambang luar salah satunya PT. Virtue
iklim investasi Indonesia. DPR, melalui Direktorat Jenderal Mineral Dragon Nickel Industry. UU Minerba
tambahnya, akan bersinergi dengan dan Batubara (Ditjen Minerba) dan sebetulnya sudah mengatur WPR
pemerintah untuk menciptakan Pemerintah Sultra mampu mengatur (wilayah pertambangan rakyat).
jaringan investasi baru. “Sinergi perizinan usaha tambang milik Dengan permasalahan ini,
dengan pemerintah itu penting rakyat. Ia menyampaikan bahwa politisi Partai Golongan Karya
dengan tujuan dapat meningkatkan banyak pengusaha muda di Sultra tersebut meminta sosialisasi tentang
daya saing sektor migas serta yang mengeluhkan tambang rakyat perundang-undangan kepada
menjaring investasi baru. Termasuk yang selama ini beroperasi malah masyarakat maupun ke pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, pemerintah harus inisiatif
mengajukkan WPR agar setelah
disetujui Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (KESDM) maka
dapat dikeluarkan Izin Pertambangan
Rakyat (IPR) dalam bentuk koperasi-
koperasi skala kecil, namun di wilayah
yang besar.
“Ada beberapa perusahaan yang
saya lihat di sini (Sultra), memiliki
IUP garis namanya. Jadi, ditutup itu
wilayah dengan IUP garis melingkar.
IUP ini tidak pernah dikerjakan tapi
izinnya dijual ke masyarakat. Saya
sampaikan ke Plt. Dirjen Minerba agar
FOTO: ULFI/NR hal seperti ini segera dituntaskan

untuk keadilan rakyat,” tegasnya,
Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hijsam saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VII DPR RI ke PT. Virtue Rabu (4/10/23) lalu. gys, dip, uf/mh
Dragon Nickel Industry di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (4/10/23).

TH. 2023 EDISI 227 PARLEMENTARIA 47