Page 50 - MAJALAH 227

KUNKER
K OMISI IX

Mendorong Penurunan Angka

Stunting

lalu. Menurut Netty, upaya yang
dilakukan Pemprov Kaltara dan
Pemkot Tarakan dalam penurunan
stunting patut di apresiasi. Namun,
masalah validasi data masih menjadi
catatan.
“Karena kalau kita menggunakan
alat untuk mendeteksi stunting,
seharusnya dengan menggunakan
alat pengukur antropometri.
Apakah pengadaan pendistribusian
antropometri ini sudah menjangkau
di seluruh Provinsi Kaltara dan juga
penyebarannya sudah sampai ke
puskesmas dan posyandu. Karena,
hal inilah yang akan menjadi penentu
data stunting yang riil,” ungkap Netty.
Jika memang Pemprov Kaltara
FOTO: JAKA/NR tidak mengajukan antropometri
dengan skema hibah, lanjut Netty,
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani saat mengikuti pertemuan Kunker Komisi IX DPR di Kantor Wali kota Tarakan, maka pemda harus menyediakan
Kaltara, Rabu (4/10/2023). sendiri antropometri itu. “Memang
betul data sampling diperlukan
untuk memformulasikan kebijakan
Pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan penanganannya, tapi tentu saja harus
angka stunting sebesar 14 persen. Berbagai program dengan data empirik yang kemudian
dikumpulkan setiap bulan oleh kader
dan kebijakan pun di keluarkan sebagai komitmen posyandu. Nah, kita ingin tidak ada
mengatasi masalah ini. Komisi IX DPR RI yang distorsi antara data sampling dengan
membidangi kesehatan pun turut mengawal upaya data ril di lapangan,” ujar legislator
Fraksi PKS itu.
pemerintah. Tidak hanya di Kaltara, Komisi

IX juga menyoroti angka stunting di
Papua Pegunungan yang angkanya
elalui fungsi perlu menggunakan Elektronik- mencapi 45 persen. Meningkatknya
pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Gizi angka stunting ini disebabkan
Komisi IX selalu Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tingginya angka pernikahan dini.
mengingatkan baik jangan hanya menggunakan data Melihat hal itu, Anggota Komisi IX
Mpemerintah pusat sampling. DPR RI Ruskati Ali Baal mengatakan
maupun pemerintah daerah agar Hal ini penting agar tidak terjadi perlu kerja sama semua pihak untuk
validasi data stunting herus lebih distotrasi data dengan realita di mengatasi masalah stunting.
detail sesuai dengan by name dan by lapangan. Hal itu disampaikan “Semua pihak, sumber daya, dan
address bukan hanya data sampling. Anggota Komisi IX DPR RI Netty sumber pendanaan harus dikerahkan
Validasi data stunting merupakan hal Prasetiyani saat mengikuti kunjugan untuk menurunkan angka stunting
yang penting guna memformulasikan kerja reses Komisi IX DPR RI ke ini. Ini menjadi fokus bersama seluru
kebijakan. Karena pemerintah daerah Kalimatan Utara, Rabu (4/10/2023) bangsa Indonesia untuk mencapai

50 PARLEMENTARIA EDISI 227 TH. 2023