Page 54 - MAJALAH 227

KUNKER
K OMISI XI

Menertibkan QRIS yang

Disalahgunakan

Quick Response
Code Indonesian
Standard (QRIS) sempat
disalahgunakan sebagai
metode deposit dengan
memasukkan dana
ke akun judi online.
Bank Indonesia (BI)
sudah memitigasi
penyelahgunaan QRIS
tersebut dan Komisi XI
DPR RI mengapresiasi
langkah cepat BI
menertibkan QRIS itu.
FOTO: PUNTHO/NR

nggota Komisi XI DPR
RI Kamarussamad Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Gowa, Provinsi
Sulsel, Rabu (4/10/2023).
memuji langkah cepat
BI dalam menyiapkan
Amitigasi. Kamarussamad ditempuh oleh BI tersebut. Termasuk, yang teridentifikasi memfasilitasi atau
menyampaikan ini usai mengikuti sejauh mana OJK dan aparat hukum melakukan tindak pidana perjudian
kunjungan kerja reses Komisi XI DPR bisa menindaklanjuti penutupan sesuai dengan informasi dari PJP
ke Gowa, Sulawesi Selatan (Sulel), rekening. terkait.
Rabu (4/10/2023) lalu. “Yang pertama, Sebelumnya, Deputi Gubernur BI “BI sesuai kewenangannya
langkah (BI) menutup barcode Fillianingsih Hendarta dalam rapat juga akan melakukan tindak lanjut
QRIS yang dimiliki dari merchant- tersebut memaparkan BI sesuai pengawasan, termasuk pengenaan
merchant yang selama ini menjadi kewenangannya akan mewajibkan sanksi, terhadap PJP yang terbukti
member (oknum penyalahguna QRIS seluruh Penyedia Jasa Pembayaran tidak memenuhi ketentuan di
untuk judi online) dan kemudian (PJP) untuk menghentikan kerja bidang sistem pembayaran,” tandas
mengoordinasikan dengan ASPI sama dan layanan dengan merchant Fillianingsih.
atau Asosiasi Sistem Pembayaran QRIS yang memfasilitasi atau Sementara di Bali, Anggota Komisi
Indonesia,” ujar Kamrussamad. melakukan kegiatan perjudian serta XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa
Langkah berikutnya adalah membekukan QRIS milik merchant menilai pemerintah pusat dan
menutup rekening oleh Otoritas Jasa tersebut. pemerintah daerah perlu mengubah
Keuangan (OJK) dan aparat penegak Selain itu, BI juga paradigma pembangunan. Dari
hukum. Namun, politisi Fraksi Partai menginstruksikan PT Penyelesaian menjadikan masyarakat objek, kini
Gerindra ini, menegaskan, ke depan Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) menjadi subjek pembangunan.
dirinya selaku Anggota Komisi XI sebagai pengelola National Merchant Ini menjadi perhatian Agun, agar
DPR RI akan terus mengawasi sejauh Repository QRIS untuk segera perencanaan pembangunan yang
mana efektivitas mitigasi yang telah menghapus pendaftaran merchant disusun pemerintah tidak merusak

54 PARLEMENTARIA EDISI 227 TH. 2023