Page 68 - MAJALAH 207

D APIL

Ibnu Mahmud:

Serahkan Sertifikat Tanah Ke

Masyarakat Bantul

Kesadaran masyarakat akan kepemilikan tanah masih perlu 668.641 bidang atau 99.63 persen dan
ditingkatkan. Masing-masing staleholder harus bersinergi belum terdaftar sebanyak 1.091 bidang.
Sedangkan capaian pendaftaran tanah
menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis melalui PTSL yang dilaksanakan sejak
Lengkap (PTSL) agar hak-hak masyarakat atas tanahnya tahun 2017 sebanyak 137.584 bidang
bisa memiliki kedudukan hukum yang kuat. atau 20.58 persen dari jumlah bidang
tanah terdaftar di Kabupaten Bantul.
”PTSL merupakan wujud
pelaksanaan kewajiban pemerintah
nggota Komisi II DPR banyak persoalan pertanahan yang untuk menjamin kepastian dan
RI Ibnu Mahmud selalu muncul di tengah masyarakat perlindungan hukum atas kepemilikan
menggandeng dan ini menjadi hal yang sangat tanah masyarakat, mencegah
Kementerian Kementerian diperhatikan oleh BPN untuk segera sengketa pertanahan. Selain itu,
A Agraria dan Tata Ruang/ mencari solusi, salah satunya dengan nantinya masyarakat yang telah
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) program PTSL ini,” ujar Ibnu. mendapatkan sertifikat dapat
untuk Sosialisasi Program Strategis Sementara itu, Plt. Kepala Kantor menjadikan sertifikat tersebut sebagai
Nasional. Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa modal pendampingan usaha yang
Dalam gelaran sosialisasi tersebut, Yogyakarta Suwito, mengungkapkan dapat menggerakkan perekonomian
Ibnu Mahmud menyerahkan secara Kabupaten Bantul memiliki luas dan meningkatkan kesejahteraan
simbolis sertifikat tanah kepada wilayah 506,8 Km dengan estimasi masyarakat penerima sertifikat,”
masyarakat yang ada di sekitar wilayah jumlah bidang tanah sebanyak 668.641 tutup Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN
Kapanewon, Kretek, Kabupaten Bantul, bidang. Dari jumlah tersebut sampai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini telah terdaftar sebanyak Suwito.lpun/es
(DIY).
Legislator dapil DIY itu sekaligus
menyampaikan bahwa PTSL
merupakan wujud reforma agraria yang
merupakan salah satu program strategis
Kementerian ATR/ BPN berkaitan
dengan pendaftaran tanah dimana
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional No
12 Tahun 2017 tentang percepatan PTSL
di seluruh Indonesia.
“Program PTSL merupakan salah
satu hal yang menjadi fokus utama dari
Kementerian ATR/BPN bekerja sama
dengan Komisi II DPR RI. Kita patut
apresiasi kinerja BPN yang berusaha
mendaftarkan seluruh bidang tanah di
Indonesia dengan cakupan yang sangat
luas. Dengan perkembangan teknologi, Anggora DPR RI Ibnu Mahmud menyerahkan sertifikar tanah secara simbolis kepada masyarakat. Foto: Ist/Prima

PARLEMENTARIA EDISI 207 TH. 2022
68 68 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019