Page 39 - MAJALAH 195

KUNKER

secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan
itikad baik untuk pembelaan Klien
dalam sidang Pengadilan.”
Oleh dasar itu, politisi Partai
Gerindra itu meminta Kapolda
Lampung lebih mengedepankan
pendekatan restorative justice
terhadap kasus penangkapan itu.
Karena dengan pendekatan restorative
justice, pihak kepolisian dapat
duduk bersama dengan teman-
teman organisasi advokat untuk
mendiskusikan terkait permasalahan
itu tanpa adanya penahanan.
Apalagi di masa Covid-19, seperti
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI foto bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Banten. Foto: Oji/nvl
yang pernah dikatakan Kapolri
terdahulu, Jenderal Pol Idham Azis
“Pertemuan hari ini juga bukan Perhimpunan Advokat Indonesia pernah mengatakan akan batasi sedikit
hanya membahas soal anggaran, (Peradi). mungkin melakukan penahanan,
tapi juga berdiskusi tentang upaya “Soal aspirasi yang disampaikan karena ada risiko penularan.
penerapan keadilan restoratif dalam ke saya dari Peradi terkait advokat “Jadi saran kami pak, bahwa ini
rangka mengurangi tunggakan perkara yang dikatakan ditangkap ketika didiskusikan dengan teman-teman
sistem peradilan pidana dan over menjalankan aktivitasnya membela organisasi advokat, di mana ranah
crowded (kelebihan) di lapas. Kami klien,” ujar Habiburokhman saat itikad baik tersebut dan penahanan
juga mendorong sinergitas koordinasi pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses itu alternatif pak, apalagi di masa
dan kerja sama yang terpadu dan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Covid-19. Saya ingat Kapolri Idham
harmonis dengan penegak hukum Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dan Azis pernah mengatakan kita,
dan pihak terkait lainnya. Kendala atau Kepala BNNP Lampung Brigjen Pol batasi sedikit mungkin melakukan
hambatan yang masih dihadapi dan Jafriedi, di Bandar Lampung. penahanan, karena ada risiko
data mengenai perkara tindak pidana Habiburokhman mengingatkan penularan. Jadi kalau ada yang
korupsi yang disupervisi KPK,” tandas bahwa hak imunitas profesi advokat menjamin dari keluarganya dan
Desmond. sebagaimana ditentukan dalam Pasal dipertimbangkan itu alternatif yang
Terakhir, masih kata politisi Partai 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun menurut saya bisa tidak dipilih,” tutup
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, 2003 tentang Adovat, yang berbunyi legislator dapil DKI Jakarta I itu. l
masukan terkait dengan kebutuhan “Advokat tidak dapat dituntut baik ann,oji,qq/es
dukungan legislasi (RUU Kejaksaan)
terhadap penguatan fungsi Kejaksaan
dalam membangun profesionalisme
Jaksa dan menciptakan penegakan
hukum yang berkeadilan, berkepastian
hukum, dan kebermanfaatan.

SOROTI PENANGKAPAN ADVOKAT
Sementara itu, di Bandar Lampung,
Komisi III DPR RI menyoroti adanya
penangkapan terhadap seorang
advokat atau pengacara yang sedang
mendampingi kliennya, oleh Polresta
Bandar Lampung. Anggota Komisi III
DPR RI Habiburokhman mengatakan
dirinya mendapatkan aspirasi terkait
penangkapan advokat tersebut dari Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI foto bersama dengan jajaran Polda dan Jajaran BNNP Lampung. Foto: Kiki/nvl

TH. 2021 EDISI 195 PARLEMENTARIA 39