Page 38 - MAJALAH 195
P. 38
KUNKER
Prioritaskan Vaksinasi Sehingga para napi tidak bisa jaga
jarak atau social distancing. Sahroni
untuk Warga Binaan menambahkan, hingga kini, angka
penyebaran Covid-19 di lapas masih
tinggi.
Misalnya, November lalu ada
ratusan napi di Lapas Pekanbaru yang
Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan terdeteksi positif. Demikian halnya
melakukan rangkaian kunjungan kerja ke tiga daerah yaitu ke di Lapas Sukamiskin yang memiliki
52 kasus positif. “Ini kan karena
DKI Jakarta, Banten dan Lampung dengan menyoroti berbagai padatnya tahanan di lapas hingga
permasalahan yang berbeda-beda. berisiko menyebabkan penyebaran
yang tinggi. Untuk itu, saya meminta
kepada Kemenkumham untuk segera
melakukan vaksinasi di lapas,” jelas
i tengah tingginya angka bidang pelayanan kesehatan yang juga politisi Fraksi Partai NasDem ini.
peningkatan kasus harus dijamin negara.
positif Covid-19, Wakil “Kita juga punya rasa kemanusiaan, APRESIASI KINERJA KEJAKSAAN
Ketua Komisi III DPR RI jangan karena mereka tahanan lalu TINGGI
D Ahmad Sahroni meminta statusnya dipandang sebelah mata. Wakil Ketua Komisi III DPR
pemerintah turut memprioritaskan Walaupun mereka merupakan tahanan, RI Desmond Junaidi Mahesa
vaksinasi bagi petugas dan warga para napi tetap memiliki hak dari mengapresiasi kinerja jajaran Kejaksaan
binaan di lembaga permasyarakatan negara untuk mendapatkan pelayanan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten di tengah
(lapas) sebagai upaya pencegahan kesehatan. Karenanya demi HAM, pandemi Covid-19 dan keterbatasan
dan pengendalian penyebaran virus pemerintah harus prioritaskan vaksinasi anggaran. Desmond menjelaskan
Covid-19. para tahanan,” tegas Sahroni. kondisi keuangan negara saat ini
Usai meninjau Kanwil Kementerian Ia menuturkan, petugas dan diprioritaskan untuk penanganan
Hukum dan HAM DKI Jakarta, narapidana di lapas sangat rentan pandemi Covid-19.
baru-baru ini, Sahroni mengatakan terpapar Covid-19, hal ini dikarenakan “Kami mendengar keluhan langsung,
program vaksinasi merupakan bentuk mayoritas penjara di Indonesia sudah apa yang dirasakan (jajaran Kejati), jadi
pemenuhan hak para narapidana di banyak yang mengalami over kapasitas. kami akan membantu pada rapat-rapat
di DPR nantinya. Ada beberapa catatan,
misalnya di wilayah Cilegon dana
operasionalnya rendah, bagaimana
harapan Kejaksaan Negeri agar mampu
meningkatkan kinerja memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat,”
ungkap Desmond usai pertemuan
tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI
dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)
Banten Asep N Mulyana di Serang,
Banten.
Selain itu, tim kunker Komisi III
DPR RI menyoroti pagu dan realisasi
anggaran tahun 2020 serta kendala
yang dihadapi dalam pencapaian target
kinerja kejaksaan di Provinsi Banten.
Serta Pagu Definitif tahun 2021 dan
program-program prioritas yang akan
dilaksanakan. Demikian pula kebutuhan
dukungan anggaran dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi kejaksaan di Provinsi Banten.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Anne/nvl
38 PARLEMENTARIA EDISI 195 TH. 2021