Page 5 - MAJALAH 195
P. 5

PR OL OG




              ‘Soal persediaan makanan,        dengan agama, keyakinan, dan      pangan yang tersedia sebagian besar
              bagi kita adalah hidup dan       budaya masyarakat, untuk dapat    di daerah produksi harus didistribusikan
              mati’, begitu kira-kira isi      hidup sehat, aktif, dan produktif secara   antar daerah/antar pulau. Namun tidak
              pidato Presiden Soekarno         berkelanjutan.                    jarang sarana dan prasaran distribusi
                                                 Masalah ketahanan pangan sendiri
                                                                                 masih terbatas dan kadang lebih mahal
              ketika mendirikan kampus         kembali menjadi perhatian dan diskusi   daripada distribusi dari luar negeri,
              Institut Pertanian Bogor         publik, terlebih dengan merebaknya   terlebih ketika bencana Covid-19
              (IPB). Arti dari yang dimaksud   situasi pandemi Covid-19. Diskusi   melanda.
                                                                                   Kementerian Pertanian telah
              Bung Karno sendiri adalah        tersebut dilatarbelakangi terganggunya   merumuskan cara untuk menjaga
                                               rantai pasokan pangan domestik dan
              apabila kebutuhan pangan         proses produksi pangan akibat anjuran   kebutuhan stok pangan nasional,
              rakyat tidak terpenuhi maka      pembatasan sosial ditambah banyaknya   melalui pengembangan pertanian
              Indonesia malapetaka, oleh       pemutusan kerja di masa pandemi   modern yang mengusung
              sebab itu perlu adanya usaha     Covid-19.                         pembangunan food estate di atas lahan
                                                                                 bekas proyek Pengembangan Lahan
                                                 Kenaikan angka pengangguran
              besar-besaran, radikal, dan      sangat berpotensi menurunkan daya   Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan
              revolusioner                     beli dan meningkatkan kerawanan   Tengah (Kalteng). Selain Kalimantan
                                               pangan dan gizi. Bahkan, Organisasi   Tengah, pemerintah juga merencanakan
                                               Pangan dan Pertanian Dunia (FAO)   food estate di berbagai lokasi yang
                                               telah memperingatkan hal ini, termasuk   dibiayai APBN.
                              KEKHAWATIRAN     menyoroti terganggunya ketersediaan   Selain itu, wacana pembentukan
                              Bung Karno       pangan akibat perilaku menimbun   Badan Pangan Nasional untuk
                              akan masalah     makanan (panic buying) di Indonesia.  menyatukan ide pemikiran yang dapat
                              kebutuhan pangan   Permasalahan yang muncul lainnya   mengimplementasikan kedaulatan
                              di Indonesia ini   mengacu kepada distribusi. Stok   pangan sebenarnya telah tercetus
                              sudah berjalan 60                                  saat revisi UU terakhir disahkan pada
                              tahun lamanya.                                     akhir 2012. Konstruksi pemikiran untuk
                              Namun hingga          KONSEP KETAHANAN             menghadirkan eksistensi Bulog sebagai
                              saat ini, masalah       PANGAN SENDIRI             regulator urusan pangan juga kembali
              tersebut pun belum mampu kita        MENGINGINKAN KONDISI          digemakan.
              jawab. Berbagai kebijakan pun selalu                                 Pembentukan kelembagaan pangan
              diupayakan oleh DPR dan pemerintah   TERPENUHINYA PANGAN           juga telah kembali disetujui antara DPR
              guna menjawab kebutuhan pangan di     BAGI NEGARA HINGGA           dengan pemerintah serta diharapkan
              Indonesia. Akan tetapi hingga kini upaya   KEPADA PERSEORANGAN,    dapat mengatur segala bentuk
              tersebut masih dirasa kurang maksimal.                             kebutuhan pangan nasional. Dengan
                Revisi UU Nomor 7 Tahun 1996        YANG TERCERMIN DARI          adanya bentuk lembaga yang berdiri
              menjadi UU Nomor 18 tahun 2012        TERSEDIANYA PANGAN           mandiri nantinya Indonesia dapat
              tentang Pangan, mengatakan bahwa    YANG CUKUP, BAIK JUMLAH        terhindar dari gerakan woro-woro
              penyelenggaraan pangan dilakukan                                   impor pangan yang selalu menjadi
              untuk memenuhi kebutuhan dasar      MAUPUN MUTUNYA, AMAN,          masalah klasik bagi Indonesia.
              manusia yang memberikan manfaat    BERAGAM, BERGIZI, MERATA,         Dengan mempertimbangkan
              secara adil, merata, dan berkelanjutan   DAN TERJANGKAU SERTA      beberapa masalah ketahanan
              berdasarkan Kedaulatan Pangan,                                     pangan dan upaya pemecahan
              Kemandirian Pangan, dan Ketahanan     TIDAK BERTENTANGAN           solusinya di atas maka
              Pangan.                                 DENGAN AGAMA,              kebijaksanaan pangan nasional
                Konsep ketahanan pangan sendiri   KEYAKINAN, DAN BUDAYA          harus dapat mengakomodasikan
              menginginkan kondisi terpenuhinya                                  dan menyeimbangkan antara aspek
              pangan bagi negara hingga kepada      MASYARAKAT, UNTUK            penawaran/produksi dan permintaan.
              perseorangan, yang tercermin dari   DAPAT HIDUP SEHAT, AKTIF,      Pengelolaannya juga harus dilakukan
              tersedianya pangan yang cukup,       DAN PRODUKTIF SECARA          dengan optimal mengingat seluruh
              baik jumlah maupun mutunya,                                        aspek tersebut dapat tidak sejalan
              aman, beragam, bergizi, merata, dan     BERKELANJUTAN              atau bertolak belakang seiring
              terjangkau serta tidak bertentangan                                perkembangannya. l er
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10