Page 71 - MAJALAH 195

PERNIK

Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan Setjen DPR RI Rudi
Rochmansyah mengatakan, KITA INGIN MELAKUKAN
penghargaan ini merupakan MONITORING EVALUASI
penghargaan yang tidak pernah
diprediksi sebelumnya. Pasalnya DPR TERHADAP SEMUA BIRO,
RI merupakan lembaga politik yang PUSAT DAN INSPEKTUR DALAM
memiliki anggaran yang besar dengan MENCAPAI KINERJA ANGGARAN.
kegiatan yang sangat dinamis.
“Nah, ini penghargaan yg sangat NANTI DI SITU BISA DILIHAT
prestigious bagi kami karena DPR BIRO, PUSAT, INSPEKTUR YANG
termasuk (lembaga dengan) kategori PENYERAPANNYA BAIK, TENTU
pagu anggaran yg sangat besar, diatas
Rp 200 miliar,” ujarnya. TIDAK SEMATA-MATA
Rudi mengatakan bahwa PENYERAPANNYA
penghargaan IKPA ini menjadi salah TINGGI, TETAPI
satu faktor untuk mengukur seberapa
baik kualitas anggaran dari masing- HARUS
masing kementerian dan lembaga. MENGIKUTI
Satker DPR RI berhasil mendapat nilai INDIKATOR
akhir 99.19 dari keseluruhan indikator
penilaian IKPA untuk pagu di atas Rp LAIN
200 miliar.
Beberapa indikator yang menjadi Rudi Rochmansyah.
penilaian adalah faktor kesesuaian Foto: Geraldi/nvl
perencanaan dengan pelaksanaan
mendapat nilai 5, faktor kepatuhan
terhadap regulasi dengan rincian;
data kontrak mendapat nilai akhir 15,
pengelolaan UP dan TUP mendapat Ke depannya, Rudi berharap tidak untuk mengukur kualitas kinerja
nilai akhir 8, LPJ bendahara mendapat hanya Satker DPR saja yang mendapat pelaksanan anggaran di DPR RI.
nilai 5, dispensasi SPM mendapat nilai penghargaan tetapi juga Satker Sekjen “Kita ingin melakukan monitoring
5. DPR. Untuk itu, sebagai Kepala Biro evaluasi terhadap semua biro, pusat
Selanjutnya, terkait faktor efektivitas Perencanaan dan Keuangan, Rudi dan inspektur dalam mencapai kinerja
pelaksanaan kegiatan dengan rincian; akan mengimbau agar penyerapan anggaran. Nanti di situ bisa dilihat biro,
penyerapan anggaran mendapat nilai dan pelaksanaan anggaran dapat pusat, inspektur yang penyerapannya
15, penyelesaian tagihan mendapat nilai diupayakan secara maksimal dengan baik, tentu tidak semata-mata
12, konfirmasi capaian output mendapat standar IKPA. penyerapannya tinggi, tetapi harus
nilai 9.57, retur SP2D mendapat nilai “Standar IKPA secara nasional triwulan mengikuti indikator lain,” ungkapnya.
5. Sedangkan untuk faktor efesiensi pertama itu 15 persen kemudian triwulan Rudi berharap penghargaan IKPA
pelaksanaan kegiatan dengan rincian; kedua kumulatif ya 40 persen, triwulan mini nantinya bisa menjadi motivasi
kesalahan SPM mendapat nilai 4.75. ketiga 60 persen, triwulan keempat dan mendorong peningkatan kinerja
Selain itu, capaian realiasasi 90 persen. Itu harus menjadi standar dalam meningkatkan kualitas kinerja
anggaran pada tahun 2020 merupakan dalam penyerapan (anggaran). Kalau itu pelaksanaan anggaran. “Harapan
capaian tertinggi sepanjang sejarah, sudah tercapai indikator pertama sudah kami dengan adanya IKPA mini, nanti
yakni mencapai 93 persen untuk terpenuhi, nah kemudian yang kedua, itu dapat memotivasi atau dapat
Satker DPR RI dan 97,4 persen untuk revisi-revisi anggaran itu diharapkan mendorong meningkatkan kinerja dalam
Satker DPR RI. “Baru tahun ini DPR untuk triwulan itu hanya satu kali, jangan peningkatan kualitas kinerja inspektorat,
untuk realisasi satker dewannya lebih dari satu kali,” tambahnya. nanti mungkin di biro-biro juga kita
(mencapai) 93 persen, kemudian Satker Untuk dapat mempertahankan bagi kategori, nanti kita mengikuti pola
Kesetjenan mencapai 97,4 persen. Ini penghargaan ini, Rudi berencana untuk yg ada di Kementerian Keuangan,
merupakan pencapaian yg tertinggi,” membuat penghargaan IKPA mini di indikatornya aja yg kita sesuaikan,” kata
ungkap Rudi. lingkungan DPR RI. Hal ini bertujuan Rudi. l bia/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 71
TH. 2021 EDISI 195 PARLEMENTARIA 71