Page 59 - MAJALAH 208

LIPUTAN KHUSUS

“Kami ingin tema mencakup dua
aspek secara khusus. Pertama,
perdagangan sebagai sarana untuk
memfasilitasi pencapaian SDGs pada
tahun 2030. Dan kedua, perdagangan
sebagai sarana untuk mengintegrasikan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) ke dalam ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan,” tegas politisi Fraksi
Gerindra itu.
TANTANGAN ATAS KONFLIK
UKRAINA-RUSIA
Deputy Director General WTO DDG
Ellard menerangkan tantangan dunia
semakin besar seiring adanya konflik
antara Rusia dan Ukraina. Diperkirakan,
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Dok BKSAP/Prima
konflik tersebut akan berdampak
pada kerugian ekonomi, seperti
krisis pangan global, distorsi ekspor, settlement, parlemen dapat membantu Tak hanya itu, dirinya menekankan,
peningkatan harga energi dan bahan mengawasi dengan memanfaatkan fokus DPR RI tidak hanya berhenti
makanan. mekanisme regular trade policy pada pengesahan RUU EBT saja. Akan
Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon reviews. Demikian, mendorong peran tetapi juga, DPR RI juga berusaha
menekankan Indonesia berpegang parlemen di WTO maka hasil-hasil agar kebijakan tersebut implementatif
pada prinsip bebas aktif yang negosiasi akan lebih mencerminkan diterapkan sehingga membuka
berlandaskan pada Undang-Undang kebutuhan negara-negara yang jalan terciptanya demokrasi yang
Dasar 1945. Sehingga, pada hakikatnya, menjadi anggota WTO. berwawasan lingkungan.
Indonesia bebas menentukan sikap dan Segala upaya dan usaha itu
kebijaksanaan tanpa mengikatkan diri DEMOKRASI BERWAWASAN tercerminkan melalui komitmen DPR
pada satu kekuatan dunia. LINGKUNGAN RI yang membentuk Green Economy
“Kami menjelaskan posisi Indonesia Pada kesempatan yang berbeda, Caucus (GEC), di mana para anggota
saat ini menghindari segala intervensi di hari yang sama, Fadli Zon turut di dalamnya berasal dari berbagai
yang memperuncing situasi. Terkait diundang menjadi pembicara dalam komisi dan berbagai fraksi yang aktif
MFN (Most Favoured Nation), Indonesia diskusi virtual bertajuk “Putting mempromosikan undang-undang hijau.
menghimbau agar WTO fokus pada Environmental Democracy into Practice: Kaukus tersebut turut menjalin kerjasama
perannya pada bidang perdagangan What Needs to Happen?” yang dengan berbagai pemangku kepentingan.
dan tidak boleh ada intervensi politis,” diselenggarakan oleh Westminster “Kami menyadari bahwa upaya
jelasnya. Foundation For Democracy (WFD) pada kami dalam menerapkan demokrasi
Oleh karena itu, Indonesia akan penghujung Maret lalu. lingkungan membutuhkan dukungan
lebih aktif untuk berpartisipasi Lebih lanjut, ia menjelaskan, kini DPR multi-stakeholder termasuk dari LSM
menyelesaikan konflik dengan RI berupaya menciptakan tata kelola dan komunitas internasional. Oleh
tetap menjaga ketertiban dunia lingkungan yang demokratis. Berfungsi karena itu, kami menjalin kerjasama
yang berdasarkan kemerdekaan, pada legislasi, DPR RI sedang dalam yang erat dengan WFD melalui berbagai
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. proses finalisasi Rancangan Undang- kegiatan,” pungkas Fadli Zon.
Terakhir, ia berharap WTO Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan Terakhir, Ketua BKSAP DPR itu
menegaskan peran parlemen sebagai (EBT). menegaskan kembali bahwa demokrasi
jembatan antar negara dunia melalui “Dari sisi legislasi, kami sedang berwawasan lingkungan bukan agenda
negosiasi perdagangan di tingkat dalam proses finalisasi RUU EBT yang mudah. Sehingga, diperlukan
internasional. Melalui penguatan sebagai upaya penanganan krisis iklim. perubahan transformatif dibanding
peran parlemen secara signifikan akan Kami juga telah mengadopsi Undang- radikal, serta harus ada inisiatif dari
membantu kerja WTO yang lebih baik. Undang tentang Harmonisasi Peraturan bawah ke atas sekaligus keterlibatan
Dengan tiga pilar WTO berupa Perpajakan untuk memasukkan pajak publik yang didorong oleh warga
negosiasi, pengawasan, dan dispute karbon.” terangnya. negara. lts/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 59
TH. 2022 EDISI 208 PARLEMENTARIA 59