Page 57 - MAJALAH 208
P. 57

SOR O TAN






              beredar aplikasi investasi bodong yang   Bappebti harus bisa mengeluarkan
              diduga berkedok perjudian. Rudi menilai   aturan mengenai mana robot trading
              kinerja Badan Pengawas Perdagangan   yang nyata dan yang bodong.
              Berjangka Komoditi (Bappebti) masih   Mengingat tidak semua robot trading
              lambat dalam melakukan mitigasi   itu buruk dan beberapa robot trading   Anggota Komisi VI
              terhadap masalah tersebut.       memang dapat membantu investor.   DPR RI
                “Bappebti harus segera mengambil   Sementara Anggota Komisi VI DPR   Rudi Hartono Bangun.
                                                                                 Foto: Oji/Man
              tindakan tegas, jangan ragu. Adanya   RI Abdul Hakim juga mendesak Badan
              kekosongan hukum dalam regulasi ini   Pengawas Perdagangan Berjangka
              harusnya cepat diantisipasi. Makanya,   Komoditi (Bappebti) serius mengatasi
              banyak aplikasi investasi bodong ini   masalah robot trading. Dia berharap
              yang belum diblokir. Jadi regulasi apa   Bappebti mencari tahu dan menelusuri
              yang dibutuhkan, hingga membuat tata   kasus tersebut yang meresahkan
              kelola, komunitas kripto dan digital   masyarakat.
              currency bisa berjalan berkelanjutan,”   “Kenapa ada robot trading, nanti itu
              kata Rudi.                       di-set algoritmanya nanti di-set take
                Ia menekankan, Bappebti harus bisa   profit-nya dan cut loss,” ujar Abdul
              memberikan jaminan keamanan pada   Hakim.
              investor dan nasabah, melalui regulasi   Dia mengatakan, banyak masyarakat
              dan keberadaan lembaga kliring   yang tidak paham dan mudah terjebak   perdagangan berjangka komoditi,
              sebagai jaminan. Rudi menyampae,   dengan robot trading. “Problemnya   termasuk yang menggunakan binary
              melonjaknya animo masyarakat     yang kejadian kemarin itu tidak   option (opsi biner). Sepanjang 2021,
              terhadap transaksi crypto currency   bisa membedakan, mana yang real   Bappebti bekerja sama dengan
              dalam investasi bodong ini memang   robot trading dan mana yang ponzi,”   Kementerian Komunikasi dan
              menimbulkan risiko tinggi, banyak   tegasnya.                      Informatika telah memblokir 1.222
              pedagang aset kripto yang membawa   Disisi lain, saat rapat kerja dengan   domain situs web perdagangan
              lari uang nasabah.               Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu,   berjangka komoditi tanpa izin dan judi
                “Ini harus menjadi perhatian Bappebti.   Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappebti   berkedok trading,” tegas Wisnu.
              Apalagi masyarakat masih lemah dalam   Indrasari Wisnu Wardhana mengakui   Ia memaparkan, dari ribuan website
              hal literasi keuangan,” tuturnya.  belum ada regulasi yang mengatur   tersebut, terdapat 92 domain opsi biner
                Sama halnya dengan apa yang    robot trading atau perdagangan secara   yang diblokir seperti Binomo, IQ Option,
              dikatakan Rudi, Anggota Komisi VI DPR   robot di Indonesia.        Olymptrade, Quotex serta platform lain
              RI Daeng Muhammad menilai bahwa    Wisnu memaparkan robot trading   sejenisnya. Bappebti juga memblokir 336
              Bappebti harus ikut bertanggung jawab   pada prinsipnya menggantikan   robot trading seperti Net89/SmartX, Auto
              terhadap kasus investasi ilegal yang   fungsi manusia dalam melakukan   Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA
              ramai belakangan ini. Sebab beberapa   perdagangan. Tetapi, robot trading tidak   Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi
              perusahaan trading tersebut mengaku   bisa membuat keputusan, karena hanya   Pro serta perusahaan lain yang sejenis. 
              mendapatkan izin dari Bappebti.   sebagai alat analitik yang membaca   Sesuai dengan usulan DPR, Bappebti
                Untuk itu Komisi VI DPR RI     riwayat ke belakang.              diminta untuk segera mengisi kekosongan
              mempertanyakan sikap Bappebti yang   Ia menyatakan, sikap tegas terus   hukum dalam hal penggunaan robot
              seolah membiarkan platform-platform   dilakukan Pemerintah dalam melindungi   trading dalam kegiatan futures trading.
              binary option dan robot trading masih   konsumen di dunia perdagangan.   Bappebti juga sudah bekerja sama
              terus beroperasi hingga saat ini.   Setelah melakukan pengawasan dan   dengan Kementerian Komunikasi dan
              Meskipun diketahui, robot trading saat   menerima laporan masyarakat, selama   Informasi yang bertanggung jawab
              ini telah banyak merugikan masyarakat.  tahun 2021, Pemerintah memblokir   mengawal portal akses internet di
                Komisi VI DPR RI merasa perlu   1.222 situs web perdagangan berjangka   dalam negeri. Meski telah dilakukan
              menyoroti soal tindakan Bappebti   komoditi ilegal dan permainan judi   pemblokiran, namun platform tersebut 
              dalam merespons banyaknya kasus   berkedok trading. Upaya ini dilakukan   kemudian mengganti domain ataupun
              penipuan robot trading. Komisi BUMN   guna memperkuat perlindungan   masih banyak yang menggunakan
              itu juga mempertanyakan mengenai   masyarakat dari bahaya investasi ilegal   VPN untuk mengaksesnya. Sedangkan
              regulasi Bappebti dalam mengatur atau   yang merugikan.            servernya sendiri sulit untuk di-blok,
              menindaklanjuti penipuan robot trading   “Bappebti Kementerian Perdagangan   karena berbagai platform tersebut berada
              tersebut.                        berkomitmen mengawasi kegiatan    di luar negeri. l dep/es



                                                                           TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     57
                                                                          TH. 2022      EDISI 208      PARLEMENTARIA                        57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62