Page 53 - MAJALAH 208

KUNKER KOMISI X

Hal tersebut disampaikan Hetifah
usai memimpin pertemuan Tim
Kunspek Komisi X DPR RI dengan
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina
beserta jajaran di Kantor Wali Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh
para stakeholder bidang pendidikan
se-Banjarmasin.
“Akurasi data itu penting. Apalagi
terkait seperti formasi. Misalnya tadi
Guru Bahasa Inggris, Guru PAUD,
mereka yang sudah lulus berharap
mendapatkan formasi itu. Tapi ini tentu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan Wali Kota
nanti akhrinya bergantung dengan Banjarmasin Ibnu Sina. Foto: Erm/Pdt
pemerintah daerah yang juga harus
pro aktif mengajukan formasi yang Daerah sangat membebani APBD Kota mengusulkan formasi yang dirasakan
dimaksud kepada pemerintah pusat,” Banjarmasin. sanggup untuk dialokasikan APBD.
tutur Hetifah. “Terkait masalah data, penentuan “Bahkan (alokasi) tidak sampai 50
Ia menyampaikan, Komisi X DPR formasi PPPK tidak berdasarkan data persen dari kuota yang diberikan.
RI sudah meminta agar di Tahun dapodik terbaru, hal ini menyebabkan Hingga batas waktu pengusulan yang
2022 ini, Kementerian Pendidikan, perbedaan antara kebutuhan riil di ditetapkan Panitia Seleksi Nasional
Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekolah dengan formasi PPPK yang (Panselnas), jumlah keseluruhan yang
(Kemendikbudristek) betul-betul disediakan,” ungkap Ibnu Sina. diusulkan oleh pemerintah daerah
memastikan bahwa para Guru PPPK hanya 570.589 formasi,” ujar Djohar
yang lulus passing grade, akan JANGAN BEBANI APBD saat sambutan saat kunjungan kerja
mendapatkan formasi sesuai dengan Anggota Komisi X DPR RI Djohar Komisi X DPR RI ke Kabupaten Langkat
bidangnya. “Ini butuh kerja sama Arifin Husin menilai skema anggaran Sumatera Utara.
dengan pemerintah daerah, agar Program Satu Juga Guru Pegawai Permasalahan lain dari program ini
formasi yang memang dibutuhkan itu Pemerintah non Perjanjian Kerja (PPPK) adalah para guru yang berasal dari
diajukan,” tegasnya. yang dilakukan melalui transfer daerah Tenaga Honorer K-II yang lulus seleksi
Dalam kesempatan itu, Wali Kota dalam bentuk Dana Alokasi Umum PPPK pada 2019 sebanyak 34.954 orang.
Banjarmasin Ibnu Sina memaparkan (DAU) dinilai membebani APBD. Karena Ribuan guru tersebut hingga kini belum
beberapa kendala yang dihadapi dalam itu, skema penganggaran dengan memperoleh SK untuk dapat menerima
pengangkatan Guru PPPK. Di antaranya metode earmarking ini belum dapat gaji dan tunjangan. “Permasalahan
sumber anggaran dan gaji Guru menjadi solusi komprehensif disebabkan tersebut dinilai membuat sejumlah pihak
PPPK dengan skema Dana Transfer karena pemerintah daerah hanya mempertanyakan Program 1 Juta Guru
PPPK, salah satu yang paling krusial
adalah mengenai pembiayaan gaji dan
tunjangan guru oleh para kepala daerah,”
ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra ini.
Djohar juga menjelaskan Program
Satu Juta Guru PPPK ini tidak dapat
mengakomodir bagi formasi guru
bahasa daerah. Para guru bahasa
daerah tersebut akhirnya harus memilih
formasi guru seni budaya yang bukan
merupakan kompetensi profesionalnya.
“Pemerintah pusat sendiri dianggap
melepas tanggung jawab pengelolaan
guru bahasa daerah kepada Pemerintah
Daerah,” tegas legislator dapil Sumut III
ini. l hal,es,rdn/es
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin. Foto:Rdn/Pdt

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 53
TH. 2022 EDISI 208 PARLEMENTARIA 53