Page 77 - Stabilitas Edisi 213 Tahun 2025
P. 77
Pencairan bantuan sosial (AFMGM) di Kuala Lumpur,
(bansos) KLJ, KAJ, dan KPDJ Malaysia pada awal April ini.
sebesar Rp300 ribu per bulan Dalam satu forum khusus, para
kepada setiap penerima Menteri Keuangan membahas
manfaat diberikan untuk tiga berbagai kerja sama pada
bulan sekaligus, yakni Januari, sektor keuangan.
Februari dan Maret. Pencairan Dalam kesempatan
pada tahap pertama tahun ini, Menkeu melaporkan
2025 dilakukan pada bulan perkembangan dua forum
Maret. * yang diinisiasi dalam
(spin-off) unit usaha syariah penerima manfaat, dengan
yakni BTN Syariah. rincian Kartu Lansia Jakarta
Dengan mengantongi (KLJ) sebanyak 171.010
persetujuan tersebut, BTN orang, Kartu Anak Jakarta
akan melanjutkan proses (KAJ) sebanyak 27.352 dan
pengajuan izin akuisisi kepada Kartu Penyandang Disabilitas
regulator. Jakarta (KPDJ) sebanyak
Selain memberikan 20.890 orang.
persetujuan atas Secara simbolis
pengambilalihan saham BVIS, penyerahan bantuan tersebut ASEAN Keketuaan Indonesia pada
RUPST BTN juga menyetujui dilakukan oleh Gubernur LUNCURKAN 2023, yaitu pembentukan
rancangan restrukturisasi Provinsi DKI Jakarta, Pramono ASEAN Treasury Forum (ATF)
dalam rangka pemekaran Anung, didampingi Wakil RENCANA serta revitalisasi wadah
usaha bisnis syariah Gubernur Provinsi DKI Jakarta, PEMBIAYAAN kolaborasi lintas sektor.
perseroan. Rano Karno, Kepala Dinas Saat ini kolaborasi lintas
Berdasarkan laporan Sosial Provinsi DKI Jakarta, HIJAU sektor sudah berjalan untuk
keuangan BTN tahun 2024, Premi Lasari, dan Direktur Menteri Keuangan pembiayaan risiko bencana
unit usaha syariah (UUS) BTN Utama Bank DKI, Agus H. (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan kolaborasi sektor
yakni BTN Syariah memiliki Widodo, di Balai Agung menghadiri 12th ASEAN kesehatan dan keuangan.
kinerja yang sangat baik, Balaikota Pemerintah Provinsi Finance Minister and Central Pada akhir sesi diluncurkan
seperti terlihat pada total aset DKI Jakarta pada 25 Maret lalu. Bank Governor Meeting Rencana Aksi ASEAN
yang mencapai Rp60,56 triliun Infrastructure Fund (AIF)
per Desember 2024.* 2025-2028 yang di dalamnya
memuat rencana peningkatan
BANK DKI kapasitas pembiayaan AIF
dan komitmen mendukung
SALURKAN pembiayaan proyek hijau
BANTUAN SOSIAL bersama di ASEAN seperti
ASEAN Power Grid untuk
Sebagai fasilitator pencapaian target perubahan
penyaluran bantuan sosial iklim ASEAN. Rencana aksi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut memetakan panduan
DKI Jakarta, Bank DKI lakukan strategis dan praktis guna
penyaluran bantuan sosial memacu proyek infrastruktur
pemenuhan kebutuhan berkelanjutan di seluruh
dasar (PKSD) kepada 219.252 kawasan.*
www.stabilitas.id Edisi 213 / 2025 / Th.XX 77