Page 127 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

lain. Djawatan Pendaftaran Tanah masuk lingkungan Kementerian
Kehakiman dan Djawatan P3TMI masuk Kementerian Keuangan.
Dengan Keputusan Presiden no. 190/1957 Djawatan Pendaftaran
Tanah sejak 12 September 1957 dialihkan ke dalam Kementerian
Agraria.
Djawatan Pendaftaran tanah juga memiliki susunan
vertikal dan terdiri dari Kantor Pusat Djawatan (Kantor Besar)
di Jakarta dan Kantor-kantor Pendaftaran Tanah di 24 tempat di
seluruh Indonesia. Menurut Keputusan Menteri Agraria tanggal
26 Februari 1958 no. Sk. 50/ka susunan Djawatan Pendaftaran
Tanah disempurnakan. Jika telah lengkap akan terdiri dari (a)
Kantor Pusat Djawatan di Jakarta (b) Kantor Inspeksi Pendaftaran

Tanah (c) Kantor Inspeksi Pembuatan Peta Pendaftaran Tanah
di Jakarta (d) Kantor Pendaftaran Tanah tingkat I, II, dan III (e)
Kantor Pembuatan Peta Pendaftaran Tanah. Kantor dalam sub b,
d dan e akan dibentuk di tempat yang ditetapkan dengan surat
keputusan Menteri Agraria. 110

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:
Kata Kunci: kementerian, agraria, jawatan, pendaftaran

Perjanjian-Perjanjian Persewaan Tanah Antara Swapraja-
Swapraja dan Orang-orang bukan Indonesia Asli
Berdasarkan Bijblad 9025 Juntco Bijblad 9027 di Kalimantan
Barat (oleh: Mr. Herman winkjo Broto) Madjalah Agraria,
Mei 1958, Tahun ke-1 No. 2

Terlalu banyak tanah yang dikuasai bangsa asing (bangsa
Tionghoa), namun tidak mereka kerjakan. Maka, sebaiknya
dilakukan peninjauan kembali persoalan tanah Swapraja yang
disewakan kepada orang yang bukan Indonesia asli. Tujuannya,
supaya peraturan persewaan tanah yang termaksud dalam

110 Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi
oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

96 Kelembagaan