Page 133 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Gubernur Jenderal, Direktur Binnenlands Bestuur dan Menteri
Dalam Negeri. 116

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: tugas, wewenang, agraria, pamong praja

Undang-undang No. 7 TH. 1958 Tentang Peralihan tugas dan
wewenang agrarian. Madjalah Agraria, Tahun 1. No. 4 Djuli
1958

Presiden Indonesia menginstruksikan bahwa tugas dan
wewenang agrarian yang semula ditangani para pejabat pamong
praja dan badan penguasa lainnya dialihkan ke pejabat-pejabat
dari Kementerian Agraria. Hal tersebut untuk mendukung
kelancaran pekerjaan dan juga karena telah disusunnya organisasi
Kementerian Agraria di daerah-daerah. Menteri Agraria dapat
menunjuk badan-badan penguasa dan pejabat dari Kementerian
Agraria untuk mengerjakan tugas dan wewenang agrarian. 117

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:
Kata Kunci: tugas, wewenang, agrarian

Ichtiar tentang Tugas, Susunan dan Hasil Pekerjaan Panitia

Agraria “Jogja”
Madjalah Agraria, Tahun. 1 No.3 Djuni 1958
Dibentuk Panitia Agraria dengan Penetapan Presiden Republik
Indonesia tanggal 21 Mei 1948 No.16. Panitia ini berkedudukan
di Jogjakarta, Ibukota Republik Indonesia. Adapun kewajiban
mereka sebagai berikut: memberi pertimbangan kepada
pemerintah mengenai persoalan hukum tanah secara umum;
merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik

116 Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi
oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
117 Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi
oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

102 Kelembagaan