Page 191 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 191
serta menyusun program pembiayaan, dan melakukan tata usaha
Direktorat. 155
Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman:
Kata Kunci: direktorat, Landreform, tanah, tugas, organisasi
Dirjen Agraria Depdagri, Pertanahan dalam Era Pembangunan,
Jakarta: Dirjen Agraria, 1982
Sepanjang pengetahuan kami sebagai peniliti, buku ini termasuk
yang paling lengkap membicarakan kelembagaan agraria dari
mulai zaman kolonial, Jepang, dan Indonesia merdeka. Buku
ini walau menceritakan secara singkat perjalanan kelembagaan,
setidaknya sedkit membuka informasi tentang keberadaan sejarah
lembaga, walau disana sini terdapat ketidaksesuaian dengan
dokumen-dokumen yang kami temukan di lapangan, akan
tetapi secara garis besar ia bisa membantu mengantarkan untuk
menelusuri jejak-jeka sejarah kelembagaan agraria. Fokus buku
ini sebenarnya ada pada kebijakan dan kerja-kerja kelembagaan.
Diawal bab sedikit membicarakan sejarah lembaga, tugas pokok
dan fungsi lembaga yang mengalami perubahan kemudian
masuk fokus pada pembangunan Indonesia dilihat dari kacamata
peran yang harus dimainkan oleh Dirjen Agraria. Sumbanga
utama karya ini adalah menjelaskan kedudukan lembaga dan
peran/sumbangan yang harus diberikan kepada pembangunan
Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Pelaksanaan program
pembangunan era ini dirancang dalam pelita I-III, dan agraria
harus memberikan subangan konkrit dalam mengisi era tersebut,
termasuk bagaimana mengelola transmigrasi, sawah, perkebunan,
dan yang paling pokok menyediakan tanah untuk pembangunan. 156
155 Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah
dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.
156 Buku ini ditemukan/dikoleksi oleh Perpustakan Fak. Hukum Trisakti bagian Koleksi
Khusus Boedi Harsono, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
di Yogyakarta.
160 Kelembagaan