Page 192 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 192

Jenis Naskah: Buku. Jumlah Halaman: 223 halaman.
                   Kata Kunci: Pertanahan, Sejarah Kelembagaan, Kebijakan,
                   Pembangunan.


             Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia

                   dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta,
                   Gama Press, 1983
                   Buku ini terbit memang abru tahun 1983, akan tetapi isi dari
                   buku ini menceritakan periode 1950-an, saat pembahasan draf
                   RUUPA. Penulisnya aalah salah satu pelaku yang ikut terlibat
                   dalam pembahasan Seksi Agraria UGM yang diminta langusng
                   oleh DPRGR memberi masukan-masukan untuk RUUPA.
                   Kekuatan dari buku ini terletak pada pengalamanlangsung yang
                   dimiliki oleh penulis karena terlibat, sehingga dekat dengan
                   peristiwanya. Secara khusus buku ini mengangkat Politik
                   Agraria nasional dalam konteks pembahasan dan kehadiran
                   UUPA sebagai hukum nasional. Keterlibatan Seksi UGM cukup

                   kelihatan dalam pembahasan UUPA dan amsukannya cukup
                   banyak. Secara khsuus pula persoalan dasar dan filosofi UUPA
                   yang jiwa dan nafasnya bersandar pada Pancasila berkat usulan
                   dari Seksi Agraria UGM ini. Soetiknjo sendir menceritakan ia
                   membawa ratusan bundel masukan untuk RUUPA ke Jakarta
                   bersama rombongan lainnya, yang semua itu menjadi saksi
                   dalam perjalanan sejarah UUPA. Dalam kesimpulan akhir buku
                   ini, Iman Soetiknjo membuat statemen yang cukup menarik,
                   terkait dengan UUPA dan yang dihasilkan oleh orang Indonesia
                   terhadap kritik dan pertanyaan atas naskah UUPA khusunya
                   dalam hal pengaturan hukum adat, “apabila menunggu sampai
                   selesai mengadakan penelitian hukum adat terlebih dahulu
                   secara mendalam, yang pada waktu itu mengingat situasi dan
                   kondisi, politis maupun finansial tidak favourable, kapan UUPA

                   akan dibuat dan diundangkan? Dan selaam UUPA belum ada,



                                   Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria  161
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197