Page 541 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Komnas HAM, 2013, Kertas Posisi Komnas HAM terhadap Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/PUU-X/2012
Mary, Siti Rachma, Y. Arizona, dan N. Firmansyah, “Kajian Kritis atas
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat.” Kertas Kerja Epistema Institute No.01/2012.
Jakarta: Epistema Institute
Moniaga, Sandra, Ketika Undang-Undang Hanya Diberlakukan Pada 39%
Wilayah Daratan Indonesia, Forum Keadilan: Nomor 27, 12 November
2006
Rachman, Noer Fauzi Mia Siscawati, 2014, Masyarakat Hukum Adat
Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya:
Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, suplemen jurnal
Wacana, Insist Press
Roewiastoeti, Maria Rita, 2014, Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Wacana edisi 33, tahun XVI
Sodiki, Achmad, Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif
dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila, Disampaikan pada acara Sarasehan,
Nasional 2011 “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan
Konstitusionalitas Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi
Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM), kerjasama antara
Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta
2-3 Mei 2011
Steni, Bernadinus dan Yance Arizona, Analisa Hukum atas Permenhut No
62 Tahun 2013, Desember 2013. Tidak diterbitkan

Internet

AMAN: Pasca Putusan MK, Negara Tidak Boleh Lagi Mengusir 40 Juta
Masyarakat Adat di Area Hutan Adat.
Anonim, http://suaraagraria.com/detail-917-aman-pasca-putusan-mk-
negara-tidak-boleh-lagi-mengusir-40-juta-masyarakat-adat-di-area-
hutan-adat.html#.U0kYqPmSwc8.

510 Hubungan Keagrariaan