Page 127 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

konteks perjuangan di Cipari, ia secara langsung mempunyai
pengalaman individu turut memperjuangkan nasib petani
tersebut. Ketika dia menjadi anggota DPR, ia pun bersama
masyarakat mengupayakan penyelesaian kasus tersebut. Anggota
DPR tersebut (BS) menjelaskan dalam dialog dengan peneliti
sebagai berikut:
“Beberapa anggota DPR khususnya yang mempunyai basis serikat tani
sering kali menanyakan kasus-kasus tanah kepada BPN untuk segera
diselesaikan, termasuk saya. Saya salah seorang yang sering menanyakan
ke Pak Joyo soal penyelesaian kasus-kasus di Cilacap, termasuk di dalamnya
yang di Cipari.” (Wawancara, 19/10/2018).

Dalam sisi yang berbeda, para aktor yang berada di PT RSA
mempunyai pemikiran yang berbeda terkait reforma agraria.
Bagi mereka, reforma agraria adalah kebijakan yang membuat
mereka terpaksa menghilangkan penguasaan terhadap aset yang
mereka kuasai. PT RSA memandang bahwa petani tidak berhak
mendapatkan tanah tersebut. PT RSA mempunyai pendirian
bahwa merekalah yang mempunyai legalitas atas pengelolaan
perkebunan tersebut karena mereka mempunyai HGU.

Salah seorang dari mereka bahkan menganggap bahwa
para petani yang memperjuangkan tanah adalah musuh negara.
Pengalaman individunya yang pernah merasakan ketegangan
antara tentara dan BTI pada saat orde lama membuatnya antipati
terhadap kebijakan reforma agraria. Baginya, PT RSA adalah
penguasa legal terhadap lahan tersebut karena dahulu saat
nasionalisasi, PT Rumpun memang diberi HGU untuk mengerja-
kan lahan perkebunan itu. Cerita ini seperti yang disampaikan
oleh RBD (PT RSA):

110 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono