Page 168 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 168
muncul dan bersejarah adalah penataan kelembagaan pertanahan
dari pusat hingga kabupaten kota dan penataan tanah lewat kebijakan
Landreform. Namun sayang, penataan baru mulai berjalan, situasi
politik nasional berubah yang menyebabkan kegagalan pula dalam
eksekusinya. Di tengah situasi itu pula (1966), perubahan lembaga
agraria tidak bisa dihindarkan, sehingga semakin memperlemah
penataan tanah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Akhirnya, kesimpulan awal yang ingin penulis hadirkan sebagai
garis tegas dalam penelitian ini adalah peneliti berhasil menunjukkan
bahwa pembangunan kelembagaan agraria sejak 1951-1966 telah
menunjukkan konsistensi sebagai sebuah kelembagaan. Sekalipun
situasi politik nasional penuh dengan ketidakstabilan ditandai dengan
jatuh bangunnya kabinet di pemerintahan, kelembagaan agraria tetap
stabil sejak 1955. Artinya, para pengelola agraria menunjukkan tingkat
kesungguhannya dalam menata lembaganya. Pembangunan dan
penyiapan perangkat hukum telah menunjukkan angka yang sangat
signifikan, terutama sejak periode lahirnya UUPA telah melahirkan
produk-produk hukum agraria untuk mengelola dan menata
pertanahan. “Sialnya”, perubahan dari Kementerian Agraria ke Dirjen
Agraria pada akhir 1966 akibat peristiwa 1965 telah banyak mengalami
perubahan orientasi lembaga. Setidaknya perubahan rezim telah
merubah tujuan dan orientasi lembaga agraria. Khususnya kecurigaan
rezim terhadap gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh Kementerian
Agraria tentang Landreform. Realitas itu telah mematikan mimpi
besar para pendiri negara untuk menata struktur agraria Indonesia
yang berkeadilan.
Kajian ini pada awalnya akan mencoba melihat secara
keseluruhan penataan kelembagaan agraria dari 1945-sekarang dengan
menggunakan perspektif historis dan penelaahan dari dalam, namun
setelah melakukan penelusuran data dan dokumen, ada banyak
kerumitan untuk memahami lembaga agraria secara utuh. Ada banyak
persoalan yang masih sumir dan belum ditemukan dokumen-dokumen
terkait, begitu banyak produk hukum yang dikeluarkan sebagai upaya
Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 157