Page 169 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

penataan, dan begitu banyak peralihan dan perubahan-perubahannya.
Untuk itu, kajian ini mencoba membagi dalam periode-periode secara
kronologis, dan pada kesempatan ini mencoba meneliti periode 1948-
1965. Harapannya bisa dilanjutkan dengan periode 1965-1988, dan
1988-2015. Kelamahan utama kajian ini adalah belum dimasukkannya
periode sebelum Indonesia merdeka, karena membicarakan persoalan
agraria, dasar pijakan utamanya tetap hukum kolonial yang ratusan
tahun berlaku di Hindia Belanda, dan periode awal Indonesia merdeka
masih merupakan lanjutan praktik dan kebijakan hukum kolonial.

Sebagai penutup, penting kembali mengingatkan semangat yang
dibangun Sukarno untuk menata persoalan tanah yang diimpikan
begitu lama terjadi di Indonesia:

“… Landreform di satu fihak berarti penghapusan segala hak-hak
asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan mengakhiri
penghisapan feodal secara berangsur-angsur, di lain fihak
Landreform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan
tanah untuk seluruh Rakyat Indonesia terutama kaum tani. Dan
Rancangan Undang-undang Pokok Agraria berkata: tanah tidak
boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan dari modal
asing terhadap Rakyat Indonesia. Karena itu harus dihapuskan “hak
eigendom”, “wet-wet agraris” bikinan Belanda, “Domeinverklaring”,
dan lain sebagainya.

Kalau nanti Rancangan Undang-undang ini telah menjadi Undang-
undang, maka telah maju selangkah lagilah kita di atas jalan
Revolusi. Telah maju selangkah lagilah kita di atas jalan yang menuju
kepada realisasi Amanat Penderitaan Rakyat. Ya!, tanah tidak boleh
menjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka
yang betul-betul menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka yang
dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk-gendut karena
menghisap keringatnya orang-orang yang disuruh menggarap
tanah itu!

“… Revolusi Indonesia tanpa Landreform sama saja gedung tanpa
alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong

158 Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria