Page 177 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965
P. 177

Keppres No. 52 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Panitya Agraria
                 Jakarta.
            Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 tentang
                 Pembentukan dan Pembubaran Panitia Agraria.
            Keppres No. 81 tahun 1956, 21 Maret 1956 tentang Pergantian Panitia
                 Urusan Agraria.

            Keppres No. 147 tahun 1956, 7 Agustus 1956 tentang Pergantian Panitia
                 Urusan Agraria.
            Keppres No. 187 tahun 1956, 28 November 1956 tentang Pergantian
                 Panitia Urusan Agraria.
            Keppres No. 97 tahun 1958, tanggal 6 Mei 1958 tentang Pembubaran
                 Panitia Urusan Agraria.
            Keppres No. 55 tahun 1955 tentang Pembentukan Kementerian Agraria.

            Keppres No. 190 tahun 1957 tentang Pemindahan Jawatan Pendaftaran
                 Tanah dari Lingkungan Kementerian Kehakiman ke dalam
                 Lingkungan Kementerian Agraria.
            Keppers No. 127 tahun 1965 tentang Pengangkatan Menteri pada
                 Departemen Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Agraria.
            Keputusan Menteri Agraria No. S.K. 35/1956.

            Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.36/KA/1963 tanggal
                 24 September 1963.
            Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 136 Kamp/1964 tanggal
                 5 Mei 1964.
            Penetapan Presiden Soekarno No. 16 Tahun 1948, tanggal 21 Mei 1948.
            Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948 tentang “Membentuk sebuah

                 Panitya Agraria”, 21 Mei 1948.
            Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
            Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 TLN, No. 1884 tentang
                 Pedoman Tata Kerja tentang Pendaftaran Hak-hak Atas Tanah.
            Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1958 TLN No. 1885 tentang
                 Tanda-tanda Batas Tanah Milik.






            166     Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria
   172   173   174   175   176   177   178   179   180