Page 178 - Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965

Peraturan Menteri Agraria No. 13 tahun 1959 TLN No. 1944 tentang
Tata Kerja Mengenai Pengukuran dan Pembuatan Peta-peta
Pendaftaran.
Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1959 TLN No. 1945 tentang
Pembukuan Tanah.
Surat Keputusan Menteri Agraria, No. SK.36/Ka, 27 Februari 1956 (75
lembar tentang pembentukan Kantor Agraria di Daerah).

Surat Menteri dalam Negeri yang ditujukan kepada Preside Sukarno
tentang “Permintaan Pembubaran Panitya Tanah Conversi dan
Pembentukan “Panitya Agraria”, 28 April 1948.
Surat Mendagri kepada Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, No. H
15/3/7 tanggal 28 April 1948: Perihal Pembubaran “Panitia Tanah
Conversie” dan pembentukan Panitya Agraria”.
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri, 24 September
1951 tentang Rencana PP Pembentukan Kantor Urusan Agraria.

Surat Perdana Menteri kepada Menteri Agraria, 21 November 1955.
Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk.35/Ka. 27 Februari 1956.
Surat Keputusan Menteri Agraria No.Sk.35….(dst)/Ka. 27 Februari 1956.
Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk/35/Ka tahun 1956 tentang

Lapangan Pekerjaan Agraria.
Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria, No. Sk. 20/PA/1963
tentang Panitia Indoktrinasi Departemen Pertanan dan Agraria.
UUDS No. 7 tahun 1950 tentang Undang -Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia.
UU No. 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria.

UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian.
UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
UU No. 21/1964 tentang Pengadilan Landreform, LN 1964-109.
UU No. 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir.

UU No. 13 Tahun 1948 tentang Perubahan Vorstenlandsch
Grondhuurreglement (Undang-undang Penghapusan Konversi).
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agrariia, 1948-1965 167