Page 52 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di Indonesia 43

2. Akar Masalah
Selain regulasi yang justru menjadi tantangan tersendiri, ada pula threat pada
landreform, ketika ketika Pemerintah Indonesia ternyata lebih fokus pada pelaksanaan
landreform yang bersifat top down (landreform by grace). Sementara itu, masyarakat atau
para petani penggarap (petani yang tidak memiliki tanah) justru melakukan gerakan yang
dapat dikategorikan sebagai landreform yang bersifat bottom up atau landreform by leverage.
Ketika landreform by leverage telah mendapat perhatian, masalah selanjutnya adalah

penyelesaian konflik pertanahan di perkebunan, agar segera dapat dicapai kesepakatan
antara pihak pengelola perkebunan dengan masyarakat, mengenai tanah yang akan
diredistribusikan. Setelah redistribusi tanah selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan
masalah berikutnya, yaitu: legalisasi asset dan access reform.

3. Implikasi Penyelesaian Akar Masalah
Bila landreform by leverage telah diutamakan, maka penyelesaian konflik pertanahan
di perkebunan akan lebih mendapat perhatian, sehingga lebih cepat diperoleh kesepakatan
antara pihak pengelola perkebunan dengan masyarakat. Hal ini akan mempercepat
redistribusi tanah, untuk kemudian dilanjutkan dengan legalisasi asset dan access reform.

Pilihan Kebijakan
1. Kendala Kebijakan Saat Ini
Oleh karena landreform by leverage belum diutamakan, maka penyelesaian konflik
pertanahan di perkebunan belum mendapat perhatian yang memadai, sehingga lebih lambat
diperoleh kesepakatan antara pihak pengelola perkebunan dengan masyarakat. Hal ini akan

menghambat redistribusi tanah, sehingga akhirnya juga akan menghambat legalisasi asset
dan access reform.
2. Pilihan Kebijakan Alternatif
a. Pilihan pertama, memberi perhatian yang lebih besar pada landreform by leverage,
dengan menempatkan penyelesaian konflik dan sengketa penguasaan dan pemilikan
tanah sebagai bagian dari program nasional reforma agraria.

b. Pilihan kedua, memberi perhatian yang lebih besar pada landreform by leverage, tetapi
tidak menempatkan penyelesaian konflik dan sengketa penguasaan dan pemilikan tanah
sebagai bagian dari program nasional reforma agraria. Penyelesaian konflik dan sengketa
penguasaan dan pemilikan tanah dilakukan secara reguler sebagai tugas rutin kantor
pertanahan.

Rekomendasi Kebijakan
1. Kebijakan Terpilih
Kebijakan yang direkomendasikan, yaitu memberi perhatian yang lebih besar pada
landreform by leverage, dengan menempatkan penyelesaian konflik dan sengketa
penguasaan dan pemilikan tanah sebagai bagian dari program nasional reforma agraria.