Page 544 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Lampiran

atas tanah yang dipergunakan untuk gedung-gedung dan
bangunan. Jadi boleh ditegaskan bahwa hak-hak ini adalah
hak “istimewa”, sebab semestinya bagi bangsa asing hak itu
berbentuk “Opstal”.
c. Menentukan perhitungan:
i. kerugian uang sewa yang telah terlanjur dibayar oleh peru-
sahaan;
ii. uang bakti;
iii.uang segel.
Mengenai perhitungan uang pacht (tetempuh) yang harus
dibayar oleh perusahaan kepada Pemerintah Daerah, sesuai
dengan perhitungan, “sewa suka rela” bagi tanah-tanah yang
dipakai setara:
1 . glebagan
2 . terus-menerus
3 . buat gedung-gedung dan bangunan-bangunan lain.
Bab III pasal 12 menentukan hak onderneming antara lain
untuk mendapat bantuan dari Pamong Praja supaya mendapat-
kan tanah tepat pada waktunya.
Pasal-pasal yang bersangkutan dengan hak conversie tersebut
di atas perlu dicabut. Pasal-pasal lain dari Vorstenlandsch
Grondhuurreglement mengatur perjanjian-perjanjian pemakai-
an tanah setara lain (persewaan suka rela) tetap menjadi dan
mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnya sesuai dengan pa-
sal 27 dan 33 Undang-undang Dasar, sehingga rakyat tani ter-
jamin haknya terhadap tanahnya.
PASAL 2
Pencabutan pasal-pasal tersebut di atas barang tentu mem-
bawa akibat-akibat yang dengan segera perlu mendapat penye-
lesaian. Tetapi karena hal itu berhubungan erat sekali dengan
kepentingan-kepentingan Negara, rakyat dan perusahaan yang
minta waktu ketenangan yang dapat untuk dikupas dengan
sebaik-baiknya, maka pada waktu yang mendesak ini mengingat
tahun-tanaman baru yang akan menginjak mulai dari 1 April
1948, belum dapatlah direncanakan peraturan-peraturan yang
menyelesaikan semua tadi. Oleh karena hak conversie dahulu

523