Page 549 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria

waktu yang tersebut dalam pasal 2 ayat 1, ditetapkan oleh
dan atas persetujuan kedua pihak; bila tentang hal ini tak
dapat persetujuan, maka jumlah itu ditetapkan oleh Kepala
Daerah, dengan pedoman dan mengingat pertimbangan pani-
tia, yang dianjurkan dalam surat Menteri Kemakmuran,
Jawatan Perkebunan, ttg. 31 Oktober 1946 No. 641/G/2 yang
kini berlaku di daerah-daerah luar Yogyakarta dan Surakarta.
(2).Uang kerugian itu diterimakan kepada kelurahan dengan
ketentuan bahwa 75% dari jumlah itu adalah buat para pemi-
lik tanah (kuli kenceng) yang berkepentingan, dan yang 25%
buat Kas Kelurahan.

Pasal 5
(1).Dengan persetujuan kedua pihak penyelenggara tanaman di
atas tanah-tanah yang tersebut dalam pasal 1 huruf b, baik
semua maupun sebagian, dapat dilakukan oleh petani-petani
yang berkepentingan berdasar pada suatu perjanjian sukarela
yang diperbuat di hadapan Bupati yang bersangkutan.
(2).Di dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 4
tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.
Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 12-6-1948.

Wk. Presiden Republik Indonesia:
(MOH. HATTA)
Menteri Dalam Negeri R. I.,
(SOEKIMAN)

Diumumkan pada tanggal 12-6-1948
Wk. Sekretaris Negara,
(RATMOKO)

528