Page 250 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 239

Pasal 22 Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan (1) Dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa, Presiden berhak yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerin- menetapkan peraturan pemerin-
tah sebagai pengganti undang- tah sebagai pengganti undang-
undang. undang.
(2) Peraturan pemerintah itu ha- (2) Peraturan pemerintah itu ha-
rus mendapat persetujuan Dewan rus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persi- Perwakilan Rakyat dalam persi-
dangan yang berikut. dangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, (3) Jika tidak mendapat persetujuan,
maka peraturan pemerintah itu maka peraturan pemerintah itu
harus dicabut. harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata
cara pembentukan undang-undang
diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dapat diberhentikan dari jabatannya,
yang syarat-syarat dan tata caranya
diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA***)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Dae-
rah dipilih dari setiap provinsi
melalui pemilihan umum. ***)
(2) Anggota Dewan Perwakilan Dae-
rah dari setiap provinsi jumlahnya
sama dan jumlah seluruh anggota
Dewan Perwakilan Daerah itu ti-
dak lebih dari sepertiga jumlah
anggota Dewan Perwakilan Raky-
at. ***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersi-
dang sedikitnya sekali dalam seta-
hun. ***)