Page 107 - Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria

94 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

memfasilitasi perjanjian semacam itu perlu dikenai sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari segi perpajakan pemilikan properti oleh orang asing
dengan cara penyelundupan hukum dan segala perbuatan
hukum terkait dengan hal tersebut, berdampak terhadap
potensi penerimaan negara karena semua perbuatan hukum
itu dilakukan secara terselubung.

Dalam rangka pencegahan pelanggaran ketentuan
tentang properti ini barangkali perlu dipikirkan keberadaan
badan pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait
dan bekerja berdasarkan koordinasi Menteri PUPera.

Keadilan Korektif
Pelibatan dan peran serta instansi dan pihak-pihak
terkait lainnya dalam penyusunan revisi PP No. 41 Tahun 1996

sangat diperlukan. Jika saat ini dianggap sebagai momentum
yang tepat untuk merevisi PP No. 41 Tahun 1996, pada saat
yang sama komitmen Pemerintah untuk membangun sejuta
rumah bagi MBR perlu terus dikawal. Penyediaan rumah
itu merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi
hak rakyat agar dapat menghuni rumah yang layak dan
terjangkau dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis,
dan berkelanjutan (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Pemukiman). Masalah anggaran, ketersediaan

lahan, kemudahan perizinan, ketentuan tentang perpajakan
dan lain-lain hambatan untuk pembangunan rumah bagi
MBR perlu diatasi melalui kebijakan dan langkah nyata yang
terkoordinasi.