Page 110 - Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 97

pengawasan terhadap pemilikan rumah tinggal atau
hunian bagi WNA untuk mencegah agar tidak terjadi
pelanggaran terhadap peraturan yang ada, misalnya
tentang harga minimal unit yang dapat dipunyai,
persyaratan tentang ijin keimigrasian, dan lain lain?
Juga, bagaimana cara meminimalisasi perjanjian
“nominee”, dengan menerapkan sanksi bagi pejabat
yang memfasilitasi maupun para pihak?

Berbagai isu krusial yang disebutkan di atas yang
seharusnya dimuat dalam PP No. 103 Tahun 2015
ternyata tidak diatur sehingga PP No. 103 Tahun
2015 terkesan diterbitkan dengan ketergesaan
untuk mengejar pekerjaan rumah dalam rangka
menindaklanjuti Paket Ekonomi Jilid 3 yang
antara lain didorong sebagai jalan keluar untuk
menggairahkan pasar properti dalam negeri yang
pada saat itu mengalami stagnasi.

Semua isu krusial itu dilimpahkan kepada Menteri
ATR/Ka BPN untuk menyelesaikannya. Tidak
berlebihan jika PP No. 103 Tahun 2015 di samping
reaktif, substansi yang diatur juga tidak komprehensif
atau parsial.

Dalam uraian berikut akan dilihat, apakah Peraturan
Menteri ATR/Ka BPN No. 29 Tahun 2016 (“Permen”)
mampu menjalankan amanat PP No. 103 Tahun 2015?

Peraturan pelaksanaan PP No. 103 Tahun 2015 adalah
Permen/Ka BPN No. 13 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak
atas Pemilik Rumah Tempat Tinggal atau Hunian
oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
Dalam Permen ini tidak diatur tentang jumlah unit
rumah atau sarusun yang boleh dimiliki oleh WNA
dan tidak juga diatur tentang sanksi atas perjanjian