Page 37 - Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria

24 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

oleh suatu Tim. Perubahan HP menjadi HM dinyatakan
dengan membubuhkan keterangan dalam Buku Tanah dan
Sertipikat yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami sebagai
suatu tindakan untuk memberikan apresiasi kepada para
transmigran atas pemanfaatan tanah yang dinilai positif.
Dalam DIM dibuka peluang untuk memberikan
penambahan jangka waktu hak atas tanah oleh Menteri

berdasarkan pertimbangan tertentu. Hal ini jelas bertentangan
dengan Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007. Disamping itu
adanya gagasan untuk menambah luas maksimum hak atas
tanah juga berpotensi menimbulkan moral hazard. Sebaliknya,
ketentuan tentang luas minimum tanah yang diatur dalam
Pasal 17 ayat (1) UUPA dan RUUP justru ditiadakan dalam
DIM.

Ketentuan yang kontradiktif dapat dilihat juga pada
akibat hukum penelantaran tanah. Dari sisi pengendalian,
disebutkan bahwa setelah diterbitkannya peringatan selama
tiga kali berturut–turut, masing-masing selama tiga bulan,
maka tanah tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain yang
memenuhi syarat. Sebaliknya, dari sisi penertiban, dinyatakan

bahwa setelah tiga kali peringatan berturut - turut, tanah
tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar dan tanahnya
menjadi tanah negara yang didayagunakan untuk program
RA, tanah cadangan negara, dan program strategis lainnya.
Akibat hukum dari pengaturan yang kontradiktif ini jelas
bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Pengaturan tentang akibat hapusnya HGU dalam DIM
juga kontradiktif. Terhadap HGU skala besar, disebutkan