Page 32 - Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria
P. 32
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 19
tentang pertanahan dengan cara melengkapi dan menyatukan
aturan pelaksanaan UUPA yang tersebar dalam berbagai
peraturan perundang - undangan serta meluruskan tafsir yang
menyimpang dari UUPA , selama pasal-pasal yang substansial
ditujukan untuk semua SDA belum diakomodasi dalam suatu
UU yang bersifat lex generalis sebagaimana intensi awal
UUPA, maka terbitnya UU tentang Pertanahan itu tidak serta
merta dapat meniadakan berlakunya UUPA.
4. RUU Pertanahan dan UUPA* *
Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP) inisiatif
DPR RI Tahun 2013 yang dimaksudkan untuk melengkapai
UUPA, tidak tuntas dibahas sampai dengan berakhirnya masa
bakti DPR RI periode 2009 - 2014. Sampai dengan saat ini
pun belum ada isyarat kapan RUUP akan dibahas. Bagaimana
sikap Pemerintah terhadap RUUP?
Menarik untuk mencermati sikap Pemerintah yang dapat
dilihat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) versi 13
Juni 2017. Terbaca sikap mendua Pemerintah, yakni antara
mempertahankan dan mengganti UUPA, baik secara terbuka
mau pun terselubung. Tampaknya sejak awal ada sikap gamang
ketika RUUP disusun untuk melengkapi ketentuan UUPA
dan mengaturnya secara lebih rinci agar dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat selaras dengan perkembangan zaman.
Di satu sisi, Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan
Nasioanl (BPN) semasa Joyo Winoto, terikat komitmen dengan
* Kompas, 26 Sepetember 2017
