Page 28 - Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 15

/ peraturan perundang - undangan pertanahan akan
sejalan dengan falsafah dan prinsip dasar UUPA ? Ternyata
jawabannya adalah : tidak selalu! Yang terjadi justru timbulnya
gagasan dan sejumlah kebijakan/ peraturan perundang-
undangan pertanahan yang secara sadar atau tidak sadar telah
mengeroposi UUPA dalam rangka memenuhi kebutuhan yang
cenderung bersifat pragmatis. Hal itu dapat dicermati dalam
beberapa contoh berikut .

Pertama, keberadaan lembaga “hak” pengelolaan (HPL)
yang semula dimaksudkan sebagai “fungsi” pengelolaan
namun karena kebutuhan pragmatis bergeser menjadi “hak”
yang lebih menonjolkan sifat keperdataan ketimbang fungsi
publiknya. Ciri keperdataan HPL tampak dari kemungkinan
diberikannya hak atas tanah di atas tanah HPL kepada pihak

ketiga (aspek komersial HPL). Walaupun secara normatif
HPL diupayakan untuk dikembalikan pada fungsi publiknya
melalui PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak
Pakai atas Tanah dan secara tidak langsung melalui UU No.
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo PP No. 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD, tetapi sampai
saat ini masih sulit untuk mengembalikan HPL dalam fungsi
publiknya terutama jika menyangkut hubungan hukum antara
pemegang HPL dengan pihak ketiga. Cukup mengherankan

bahwa HPL yang berawal dari beheersrecht yang terbit dalam
suasana batin asas domein melalui PP No. 8 Tahun 1953 itu
sampai dengan saat ini, walaupun yang berlaku adalah asas
Hak Menguasai dari Negara, tetap tidak mudah untuk menata
kembali HPL dalam fungsi publiknya.