Page 25 - Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria

12 Prof. Dr. Maria SW Sumardjono., S.H., MCL., MPA

3. UUPA Setelah 55 Tahun* *
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -
Pokok Agraria (UUPA) yang terbit pada 24 September 1960

pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi ” lex generalis” bagi
semua peraturan terkait sumber daya agraria / sumber daya
alam (SDA) setidaknya jika ditilik dari 10 pasal UUPA. Dalam
perjalanan waktu UUPA mengalami pasang surut, bahkan
cenderung menjadi dilematis. Hal ini tampak pada posisi
UUPA dihadapkan pada UU sektoral lainnya dan keraguan
sikap untuk mempertahankan atau meninggalkan UUPA

yang dapat dicermati dalam berbagai kerancuan kebijakan /
peraturan perundang - undangan di bidang pertanahan.
Judul “agraria” sebagai obyek pengaturan sudah sejak
semula mengundang polemik karena dari keseluruhan pasal
UUPA hanya 10 pasal yang dimaksudkan untuk mengatur
semua SDA, termasuk tanah. Hampir 80 % UUPA mengatur
tentang tanah. Karena mayoritas pengaturan UUPA berkenaan

dengan tanah, maka dari situlah awal polemik bermula antara
apakah UUPA itu bersifat lex generalis, atau lex specialis.
UUPA mayoritas memuat ketentuan tentang tanah dan hal itu
dapat dipahami, karena pada tahun 1960-an masalah berkaitan
dengan SDA selain tanah belum merupakan hal yang strategis.
Prioritas ketika itu adalah bagaimana upaya mencapai keadilan
dalam penguasaan / pemilikan tanah sebagai kebutuhan dasar

manusia untuk pemenuhan akan sandang, pangan dan papan.
Masalah investasi dan potensinya memicu konflik penguasaan

* Kompas, 25 September 2015