Page 24 - Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria

Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 11

menyulut konflik sosial yang lebih luas, yang sejatinya berakar
pada ketidakadilan dalam akses penguasaan/pemilikan tanah.

Tindak Lanjut

Uji publik terhadap RUUP diperlukan untuk memperoleh
masukan yang obyektif. Seyogianya batu uji yang digunakan
dalam pembahasan RUUP adalah sejauh mana RUUP
mampu mewujudkan hakikat hak menguasai negara atas
tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai
tolok ukur yang dijabarkan oleh MK. Jika hal ini tercapai,
nilai-nilai dan kepentingan yang tak menitikberatkan pada
kepentingan rakyat akan dapat diminimalkan. Dalam jangka
panjang, terbitnya UUP kelak tak boleh menghentikan upaya

penyusunan suatu UU terkait SDA sebagai lex generalis yang
merupakan landasan bersama pengaturan SDA semua sektor.

CATATAN:

RUU Pertanahan inisiatif DPR ini pernah dibahas
dalam Panitia Kerja (Panja) DPR RI periode 2009-2014.
Namun demikian, pembahasan yang diawali pada
bulan Juli 2004 dan diakhiri pada bulan September
2004 tidak dapat berlanjut karena masih dalam bentuk
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang belum
disepakati dan dibahas sampai dengan penghujung
tahun 2014. Dalam masa awal pemerintahan Presiden
Jokowi, RUUP masuk dalam Prolegnas 2015-2019 dan
termasuk dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun
2017. Jika pada masa Susilo Bambang Yudhoyono,
Pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM,
pada era Presiden Jokowi diwakili oleh Kementerian
ATR/BPN. DIM Pemerintah diserahkan kepada DPR
oleh Pemerintah pada 13 Juni 2017.