Page 99 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

84 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

dini serta aplikasi peta daerah rawan bencana geologi sebagai peta dasar
dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kendal
merupakan salah satu upaya untuk mitigasi dalam meminimalkan
dampak bencana geologi yang mungkin terjadi.

Gb.3. Peta Pola Ruang Kabupaten
(Sumber : Tata Ruang Wilayah Kab. Kendal 2012)

4. Tata Ruang Pesisir Kabupaten Kendal

Penataan Ruang pesisir diatur secara terpisah dari Penataan Ruang yang
diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sampai dengan saat ini belum tersedia atau
tersusun Rencana Tata Ruang Pesisir atau yang dikenal dengan Rencana
Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3WT) untuk Kabupaten
Kendal.Pesisir Kabupaten Kendal berada pada 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu
Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Rowosasi,
Kecamatan Cepiring, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Patebon serta

Kota Kendal. Kecamatan yang diidentifikasi sebagai wilayah pesisir dalam
penelitian ini merujuk ketentuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan
(2002), yaitu kecamatan yang berbatasan langsung secara ekologis dengan
garis pantai/laut, dimana ke arah darat meliputi bagian daratan baik yang
kering maupun yang terendam air laut dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat
fisik air laut seperti pasang surut, angin laut, gelombang serta perembesan