Page 95 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

80 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

1. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) ditetapkan di perkotaan Kendal, sesuai
dengan penetapan di RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029 dalam
ruang lingkup Kedungsepur yang berfungsi sebagai pelayanan pusat
kawasan ekonomi strategis dan industri.
2. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) ditetapkan di perkotaan Kendal,
Kaliwungu, Weleri, Sukorejo dan Boja. Fungsi dari masing-masing
perkotaan tersebut adalah:
i. Perkotaan Kendal dengan fungsi sebagai pusat pelayanan
pemerintahan tingkat kabupaten, pusat perdagangan regional,

pendidikan,
ii. Perkotaan Kaliwungu dengan fungsi pusat pelayanan sebagai
pusat industri, kawasan ekonomi strategis, perdagangan dan jasa,
iii. Perkotaan Weleri dengan fungsi dengan fungsi pusat pelayanan
sebagai pusat perdagangan dan jasa,
iv. Perkotaan Sukorejo dengan fungsi pusat agropolitan, pertanian,
peternakan dan konservasi,

v. Perkotaan Boja dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat
kegiatan pertanian penyangga agropolitan, perdagangan dan jasa.
3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) ditetapkan di perkotaan Pegandon
dengan fungsi sebagai penyangga perkotaan Kendal dan difokuskan
sebagai pusat pelayanan kawasan yang ada di sekitarnya. Ditetapkan
sebagai PPK, dengan alasan Kecamatan Pegandon merupakan wilayah
dengan prasarana dan sarana lebih lengkap daripada wilayah lain
yang berada di daerah tengah Kabupaten Kendal. PPK Pegandon ini
memiliki wilayah pelayanan, melliputi: Kecamatan Gemuh, Kecamatan

Ringinarum, dan Kecamatan Ngampel.
4. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan), yaitu wilayah – wilayah yang
belum tercakup di dalam poin 1 sampai 4 diatas. PPL merupakan
pengembangan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa,
pendidikan, kesehatan, olah raga, dan peribadatan. PPL ini meliputi
wilayah Kecamatan Cepiring, Patebon, Gemuh, Rowosari, Kangkung,
Pageruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Kaliwungu Selatan,

Brangsong, Plantungan, Ringinarum, dan Ngampel.