Page 509 - Konstitusionalisme Agraria

of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and
Management of Stradding Fish Stock and Highly Migratory
Fish Stock (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut
tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi
dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan
Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
19. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
20. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
21. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
22. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang
No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
23. UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antar
Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang
Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian
Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between the Republic
of Indonesia and the Republic od Singapore relating to the
Delimination of the Territorial Seas of the Two Countries in
the Western Part of the Strait of Singapore, 2009)
24. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
25. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk
Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum
26. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
27. UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on
Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing
of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention
on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada
Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil
dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi
Keanekaragaman Hayati).
28. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

478 Konstitusionalisme Agraria