Page 513 - Konstitusionalisme Agraria

23 PUU Kehutanan I: Pengusaha Ditarik kembali
Konstitusionalitas tambang di
dalam kawasan hutan lindung
(Perkara No. 54/PUU-VIII/2010)
24 PUU Kehutanan VI: Pembatasan Pengusaha ü
penguasaan negara atas kawasan
hutan dengan melindungi
hak atas tanah dalam rezim
kehutanan (Perkara No. 34/PUU-
IX/2011)
25 PUU Minyak dan Gas Bumi III: Ornop ü
Pengujian konstitusionalitas
BP Migas (Perkara No. 36/
PUU-X/2012)
26 PUU Pertambangan Mineral Kepala ü
dan Batubara V: Penentuan WP, daerah
WUP dan batas luas WIUP dalam
UU Minerba (Perkara No. 10/
PUU-X/2012)
27 PUU Pengadaan Tanah Bagi Ornop ü
Pembangunan Demi Kepentingan
Umum (Perkara No. 50/
PUU-X/2012)
28 PUU Minyak dan Gas Bumi IV: Ornop ü
Pengujian konstitusionalitas
kontrak kerja sama Migas
(Perkara No. 65/PUU-X/2012)
29 PUU Kehutanan VII: Pengujian Ornop, ü
konstitusionalitas hutan adat dan masyarakat
pengakuan bersyarat terhadap hukum
keberadaan masyarakat hukum adat
30 SKLN Pemda Penajam Paser Kepala ü
Utara Vs Menteri Kehutanan: Daerah
Penepatan Taman Hutan Rakyat
Bukit Soeharto (2/SKLN-IX/2011)
31 SKLN Pemda Kutai Timur Vs Kepala ü
Menteri ESDM: Kewenangan Daerah
menentukan WP, WUP, dan
WIUP (3/SKLN-IX/2011)
32 SKLN Presiden Vs DPR dan Presiden ü
BPK: Kewenangan pembelian
7% saham divestasi PT. NNT (2/
SKLN-X/2012)
Jumlah 14 9 8

482 Konstitusionalisme Agraria