Page 26 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa terdapat dua
skema redistribusi aset yang sedang dikerjakan oleh peme-
rintah yaitu skema obyek tanah bekas hak atau secara
keseluruhan disebut lahan Kawasan non hutan dan objek
dari tanah negara pelepasan Kawasan hutan. Sementara
dalam tanah pelepasan Kawasan hutan juga terdapat skema

PTKH (Salim 2019, 103).
Penguasaan tanah dalam Kawasan hutan memang
terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan tidak sedikit
penguasaan tersebut menimbulkan permasalahan karena
ketidakjelasan status penguasaan dan pemilikannya. Kondisi
existing penguasaan tersebut sangat beragam dan bahkan
ada yang sudah berupa desa definif. Untuk memberikan
kejelasan status, kepastian hukum dan mencegah terjadinya
pelanggaran hukum pada Kawasan hutan yang terdapat
penguasaan masyarakat tersebut, Presiden menerbitkan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang

Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
(PPTKH). Kebijakan Perpres ini merupakan kompromi
bahwa lahan masyarakat yang masuk dalam Kawasan hutan
harus diselesaikan (Salim, Pinuji & Utami 2018). Jika
terdapat penguasaan tanah di dalam Kawasan hutan, maka
akan dilakukan identifikasi dan verifikasi yang penyelesai-
annya berupa tukar menukar Kawasan hutan, perhutanan
sosial, resettlement dan perubahan batas Kawasan (Luthfi
2018).

3