Page 27 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang Sebagai Basis Integrasi Bangsa
P. 27
Perhutanan Sosial vs Hak Milik
Secara garis besar pola penyelesaian PTKH bisa
dikelompokkan menjadi dua jenis rekomendasi, yaitu
memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah
di dalam Kawasan hutan dengan pensertipikatan atau
memberikan akses pengelolaan Kawasan hutan melalui per-
hutanan sosial. Menurut pandangan penulis, apabila ingin
mewujudkan keadilan yang betul-betul nyata dan bisa me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberian akses ke
dalam Kawasan hutan (perhutanan sosial) tidaklah cukup.
Masyarakat khususnya petani membutuhkan dukungan
modal dalam melakukan usaha pertanian. Selain itu jaminan
kepastian hukum kepemilikan juga sangat dibutuhkan
sehingga tanah yang menjadi sumber penghidupan keluarga
bisa diwariskan untuk anak cucu mereka.
Skema perhutanan sosial atau disebut juga RA-PS
(Salim 2019, 96) merupakan solusi apabila masyarakat yang
menguasai tanah di dalam Kawasan hutan setelah Kawasan
hutan tersebut ditetapkan oleh KLHK. Selain itu penguasaan
masyarakat pada daerah yang luas hutannya kurang dari
30% dan berada pada Kawasan hutan lindung dan/atau
hutan produksi dengan pemanfaatan lahan Garapan, pola
penyelesaiannya adalah perhutanan sosial. Hal ini juga
berlaku terhadap penguasaan masyarakat pada wilayah
dengan luas hutan lebih dari 30% baik berada pada hutan
lindung maupun hutan produksi dengan penguasaan kurang
dari 20 tahun. Pola penyelesaian PTKH secara rinci bisa
dilihat pada gambar di bawah ini.
4
