Page 18 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

a. Tanah adalah milik raja, atau raja adalah pemilik tanah dalam
kerajaannya;
b. Rakyat adalah milik raja juga, yang dapat dipergunakan untuk
kepentingan dan kehormatannya. 10

Di seluruh Indonesia yang wilayahnya dikuasai oleh raja-raja,
maka seluruh isi negeri (terutama tanah) dianggap merupakan
kepunyaan mutlak raja. Pada masa ini pengelolaan dan pengaturan
sumber daya agraria sepenuhnya diatur oleh raja melalui para pegawai

di bawahnya secara tidak terbatas dan berbeda antara satu dan lain
wilayah. Hal ini dapat dipahami karena para pegawai raja tersebut
memiliki kebebasan yang mutlak dalam mengusahakan daerah
kekuasaannya selama kewajibannya terhadap raja baik berupa upeti
maupun penyerahan tenaga dilakukan dengan baik. Hal ini menjadi
awal penerapan kebijakan sektoralisme yang dikembangkan dalam
satu wilayah kerajaan di Indonesia. Belum lagi jika kita bandingkan
dengan pengelolaan agraria di wilayah yang lain, tentunya juga akan
berbeda. Sehingga kehidupan masyarakat akan sangat tergantung pada
kebijakan raja dan penguasa yang ada di wilayah tersebut. Masyarakat
feodalisme pada masa ini merupakan gambaran wajah perbudakan
dalam hal ekonomi, politik, dan sosial. Rakyat harus mengerjakan
tanah dengan memiliki kewajiban memberikan hasilnya kepada raja.
Hukum yang berlaku pada masa itu dipegang oleh orang-orang yang

berkuasa untuk raja.
Keberadaan feodalisme di Indonesia ini berlangsung untuk waktu
yang cukup lama. Penghormatan dan penghargaan yang tinggi rakyat
kepada raja seringkali membuat rakyat menerima segala kebijakan
raja, baik yang benar-benar keputusan raja maupun yang merupakan
interpretasi para pegawai raja.

10 Mochammad Tauchid. 2009. Masalah Agraria, Sebagai Masalah Penghidupan dan
Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta:STPN Press. Hlm 15.

Faham Sektoralisme dalam Pengelolaan Agraria di Indonesia 9