Page 6 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

PENGANTAR PENULIS

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan struktur kelembagaan
eksekutif negara di Indonesia yang didorong oleh perubahan tampuk
kepemimpinan sebagai hasil dari pemilihan presiden tahun 2014 lalu.
Perubahan struktur kelembagaan negara merupakan hak prerogatif
dari presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif negara. Pada
tanggal 27 Oktober tahun 2014 Presiden melalui Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kabinet Kerja telah menetapkan struktur kabinet kerjanya yang
notabene mengalami perubahan dibandingkan dengan nomenklatur
kabinet kerja yang terdahulu. Khusus dalam bidang agraria pertanahan
terjadi perubahan nomenklatur lembaga dari yang awalnya bernama

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kementerian Kehutanan disatukan dalam satu wadah
yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini
mendasari penelitian ini yang secara fokus ingin melihat sektoralisasi
kelembagaan agraria yang selama berpuluh tahun terus dilestarikan
oleh pemerintah serta menjadi salah satu sumber konflik agraria yang
tidak jarang mengkriminalisasi berbagai pihak.
Laporan ini hadir sebagai sebuah pertanggungjawaban para
penulis dalam melaksanakan Penelitian Strategis STPN Tahun 2014.
Dengan segala keterbatasan pengetahuan penulis, kami mengucapkan

terima kasih dan penghargaan kepada para pihak yang terlibat dalam
pembuatan laporan ini:

v