Page 10 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada Negara
untuk memberikan kemakmuran dan mensejahterakan rakyat
melalui pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia. Hak
Menguasai Negara (HMN) memberikan wewenang untuk mengatur
dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan sumber-sumber tersebut melalui pendelegasian

kewenangan pengelolaannya pada lembaga pemerintah yang ditunjuk
berdasarkan Undang-Undang. Tugas ini mengandung konsekuensi
yang besar karena begitu beragam dan kayanya sumber daya agraria
yang terdapat di Indonesia yang memang saling berkaitan, bahkan
seringkali tumpang tindih baik letak maupun pengelolaannya. Oleh
karenanya, akan membutuhkan sebuah kearifan dan kebijakan yang
tepat dalam mengatur pengelolaan masing-masing sumber daya
tersebut menuju satu tujuan tunggal demi keadilan dan kesejahteraan
bagi masyarakat.
Masalah keagrariaan mencakup ruang lingkup yang sangat luas
jika dibandingkan dengan sektor lain, karena tidak terbatas tanah

tapi meliputi bumi (terdiri dari permukaan bumi yang meliputi juga
tubuh bumi yang dibawahnya serta yang berada di bawah air), air, dan
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

1