Page 12 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dianggap
justru membatasi diri pada bidang pertanahan saja. UUPA memang
tidak tuntas dalam melakukan pengaturan tentang sumber daya alam.
Secara politis dan yuridis UUPA dimaksudkan untuk menjabarkan
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengisyaratkan bahwa obyek yang
seharusnya diatur meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya. Namun ternyata bahwa UUPA
sendiri menunjukkan adanya ketidakselarasan antara wadah dan
prinsip-prinsipnya dengan substansi penjabarannya yang lebih
menekankan pada tanah saja. Konsekuensinya, bahwa pembangunan
2
hukum masing-masing bidang sumber daya agraria didasarkan pada
pola pikir dan kepentingan yang berbeda yang dikembangkan oleh

masing-masing instansi yang diberi kewenangan khusus.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin mengkaji latar
belakang muncul sektoralisme kelembagaan agraria di Indonesia
dan bagaimana fenomena sektoralisme kelembagaan agraria ini
dikembangkan pemerintah selama bertahun-tahun. Secara lebih
mendalam, permasalahan yang diangkat meliputi :

1. Apakah latar belakang sejarah yang menyebabkan munculnya
sektoralisme kelembagaan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengelolaan sektor-sektor agraria khususnya
dalam bidang pertanahan, pertambangan dan kehutanan di
Indonesia?

3. Bagaimanakah bentuk kelembagaan pengelolaan agraria di
beberapa negara ASEAN?

2 Maria S.W. Sumardjono. 2004. Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang
Sumber Daya Agraria (Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Hlm 2-3.

Pendahuluan 3