Page 153 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 153
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
pendapat dan/atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat jumlah orang yang menempati posisi dan meraih sumber itu.
atau warga kelompok masyarakat mengenai status penguasaan Munculnya suatu konflik dapat juga dikarenakan adanya perbedaan
dan/atau kepemilikan dan/atau status penggunaan atau atau ketidaksaman persepsi, pandangan, kepentingan, pengertian
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau atau pemahaman terhadap suatu masalah atau hal tertentu.
status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, Konflik pertanahan diawali dengan munculnya perbedaan
pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah persepsi diantara stakeholders, yaitu Pertama, hubungan antara
tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial masyarakat lokal dengan tanah adalah kompleks, karena tanah bagi
budaya. masyarakat local tidak hanya memilki nilai ekonomi yang sangat
Untuk mengakhiri pembahasan mengenai isitilah konflik, berarti, tetapi juga mempunyai makna sosial (berfungsi mengikat
dengan penulis berikan contoh sebagai berikut : “Konflik vertikal solidaritas segenap anggota masyarakat sehingga membentuk
antara dengan Negara atau rakyat dengan pemilik modal yang sebuah tatanan sosial) dan kultural. Tanah adalah bagian dari
didukung oleh Negara” Dalam hal ini Negara berperan sebagai hidup, sekaligus kehidupan itu sendiri. Manusia dan tanah tidak
penyedia sarana dan prasarana yang diperlukan pemilik modal dapat dipisahkan. Setiap kegiatan yang merubah atau memisahkan
dalam mengembangkan usahanya terutama berupa tanah, dan ber- hubungan manusia dengan tanah dapat menggangu, bahkan malah
tindak cepat untuk meminimalkan segala hambatan yang meng- merusak tatanan sosial; Kedua, hubungan antara pengusaha dengan
halang-halangi pemilik modal membuka usahanya di Indonesia. tanah, mereka menempatkan tanah dan isinya sebagai modal usaha
Sumber utama konflik vertikal tersebut dipicu oleh terjadinya yang harus dimanfaatkan secara optimal, meskipun tetap memper-
perebutan sumber daya alam baik berupa hutan, tambang maupun hatikan efisiensi. Prinsip yang diterapkan adalah kemauan pasar,
tanah pertanian, antara rakyat dengan pemilik modal negara. sesuai permintaan dan penawaran. Ketiga,persepsi pemerintah
Dalam kaitannya dengan penyebab terjadinya konflik, Dean yang berpedoman pada konstitusi Negara, yang menyatakan bahwa
G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin (2009: 27 ) menyebutkan adanya tiga tanah adalah dikuasai Negara. Tanah dianggap sebagai bagian dari
determinan penyebab konflik yaitu: tingkat aspirasi suatu pihak, fasilitas umum dan milik publik. Luas tanah tetap, sehingga ketika
persepsi satu pihak atas pihak lain dan tidak ditemukannya alternatif dalam masyarakat terjadi perluasan berarti pula terjadi penyempitan
yang bersifat integratif. penguasaan tanah bagi orang atau kelompok tertentu. Oleh karena
Sementara itu Wirawan, (2010: 8) menyatakan bahwa dalam itu pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan control
masyarakat, manusia selalu mengalami keterbatasan sumber- terhadap penggunaan tanah. Dengan demikian Nampak bahwa
sumber yang diperlukannya untuk mendukung kehidupannya. persepsi tentang tanah yang berkembang di kalangan masyarakat
Keter batasan itu menimbulkan terjadinya kompetisi di antara lokal, pengusaha dan pemerintah adalah berbeda-beda.
manusia untuk mendapatkan sumber yang diperlukannya dan
dalam hal ini sering kali menimbulkan konflik.
Sumber-sumber penyebab terjadinya konflik dapat juga di-
karena kan kelangkaan posisi dan sumber-sumber (resources)
bahwa posisi dan sumber yang tersedia tidak seimbang dengan
152 153
