Page 163 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 163
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan baku Dan Sarana Pendukung Gresik (Persero)Tbk. bermaksud untuk meminta kepada Kantor
Lainnya. Luas tanah yang disetujui dalam Ijin Lokasi adalah seluas Pertanahan Kabupaten Rembang dapat menerbitkan Surat
_+ 8.600.000 m yang terletak di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap tanah-tanah milik
2
Desa Timbrangan, Pasucen, Kajar, Tegaldowo, Kecamatan Gunem. masyarakat yang masuk ijin lokasi tetapi belum bersertipikat.
Bahwa dari luas tanah lebih kurang 8.600.000 m atau lebih kurang Menurut pihak yang mengaku mewakili PT.Semen Gresik (Persero)
2
860 Ha. tersebut, direncanakan terdiri dari tanah yasan seluas lebih Tbk. tersebut, bahwa dengan mendasari pada Surat Keterangan
kurang 625 Ha. (6.250.000 m ) dan tanah Perhutani seluas lebih Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
2
kurang 235 Ha ( 2.350.000 M2). Kabupaten Rembang tersebut, nantinya PT.Semen Gresik (Persero)
Proses terbitnya Ijin Lokasi Nomor 5104/040/Tahun 2011 Tbk. baru akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik
tanggal 18 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Rembang, tanah. Terhadap permohonan untuk dapat menerbitkan Surat
sebelumnya telah dikeluarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Keterangan Pendaftaran Tanah atas tanah-tanah milik masyarakat
Dalam Penerbitan Ijin Lokasi Atas Nama PT.Semen Gresik (Persero) yang belum bersertipikat tersebut, oleh Kantor Pertanahan
Tbk. Nomor 02/PTP-II.33.17.400.9/XI/2011 tanggal 14 Nopember Kabupaten Rembang ditolak dengan penjelasan bahwa Surat
2011. Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) itu dikeluarkan hanya
Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten terhadap tanah-tanah yang sudah terdaftar atau telah bersertipikat.
Rembang (Bapak Ir.Tri Margoyuwono), dikatakan bahwa sejak Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri
diterbitkannya ijin lokasi sampai dengan saat ini pihak PT.Semen Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
Gresik (Persero) Tbk. selaku pemegang ijin lokasi secara formil 1997 dinyatakan bahwa pada dasarnya informasi tentang data fisik
belum pernah melapor ke Kantor Pertanahan mengenai seberapa dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah,
jauh proses perolehan tanah yang telah dilakukan. Ijin lokasi telah surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan
diterbitkan sejak tahun 2011, namun ketentuan angka KETIGA dari kepada pihak yang berkepentingan. Selanjut dalam ayat (2) di-
Keputusan Bupati Rembang Nomor 5104/040/Tahun 2011 nyatakan bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah adalah
mengenai pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian (Tim merupakan informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis
Wasdal) Pengadaan Tanah Kabupaten Rembang sampai saat ini mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak pernah dibentuk. diatas. Hal ini berarti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
Dengan belum terbentuknya Tim Pengawasan dan Pengendalian hanya dapat diterbitkan terhadap tanah-tanah yang sudah terdaftar
(Wasdal), berarti pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang atau sudah bersertipikat.
tidak dapat melakukan monitoring sampai seberapa jauh kegiatan Jangka waktu ijin lokasi kepada PT.Semen Gresik (Persero)
proses perolehan tanah yang telah dilakukan oleh pihak PT.Semen Tbk. tersebut adalah 36 (tigapuluh enam) bulan sejak tanggal
Gresik (Persero) Tbk. selaku pihak yang telah mendapatkan ijin ditetapkan. Dengan demikian jangka waktu ijin lokasi tersebut akan
lokasi. Dalam penjelasan selanjutnya narasumber mengatakan, berakhir pada tanggal 18 Nopember 2014. Berdasarkan ketentuan
bahwa memang pernah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pasal 5 angka (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Rembang yaitu pihak yang mengaku mewakili dari pihak PT.Semen Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi,
162 163
