Page 170 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 170
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
KAJIAn YURIDIS
tUMPAnG tInDIH PEMILIKAn tAnAH
DI KABUPAtEn KAMPAR PROVInSI RIAU
Dian Aries Mujiburohman, Tjahjo Arianto, dan Rahmad Riyadi
A. Pendahuluan
Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, namun
pengelolaan tanah dan pertanahan di Indonesia belum cukup baik
dan bahkan sering menimbulkan masalah sosial di masyarakat,
salah satunya adalah masalah tumpang tindihnya kepemilikan
tanah. Permasalahan tumpang tindih kepemilikan tahan menjadi
permasalahan sering ditemukan di daerah. Misalnya, dalam sebuah
bidang tanah terdapat tiga (3) pihak yang mengaku sebagai pemilik
sah, masing-masing pihak memiliki sertifikat atas tanah tersebut.
Bila tanah dikuasai, diduduki atau dipergunakan orang, belum
tentu orang tersebut berhak atas tanah itu, belum tentu diketahui
pemilik sebenarnya. Pemilikan tanah oleh seseorang atau kelompok
orang berarti hak untuk menikmati penggunaan dan kemampuan
memanfaatkannya. Pemilikan suatu benda dalam hal ini tanah
tidak terlepas dari kekuatan fisik menguasai benda berkaitan erat
dengan hak keperdataan. Pemilikan dan penguasaan atas tanah
merupakan masalah fakta di lapangan.
Dikuasai, diduduki dan digunakannya tanah mungkin memberi-
kan bukti pemilikan, tapi ini tidak cukup kuat apabila tidak ada
168 169