Page 176 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

dikelola; (ii) pengaruh lamanya waktu; (iii) pewarisan. Penguasaan yuridis; (b) bidang teknik geodesi khususnya kadaster hak dan; (c)
7
nyata didapat antara lain melalui cara individualisasi hak ulayat, bidang administrasi atau tata pendaftaran tanah.
membuka hutan dan hadiah dari raja. Kegiatan bidang yuridis berupa usaha pengumpulan keterangan
Selanjutnya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai status hukum dari bidang tanah, pemegang haknya serta
mengatur lahirnya hak milik sebagai berikut: beban-beban lain di atas bidang tanah itu. Bidang teknik geodesi
melalui kadaster hak melakukan pengumpulan data fisik objek
1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan
yang kegiatannya meliputi pengukuran dan pemetaan batas-batas
Peraturan Pemerintah.
bidang tanah hingga diperoleh kepastian mengenai letak, batas dan
2. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal
luas tiap bidang tanah, sedang kegiatan bidang administrasi berupa
ini hak milik terjadi karena:
pembukuan dari hasil kegiatan yuridis dan teknik geodesi dalam
a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat
suatu daftar, daftar ini harus dipelihara secara terus menerus
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
sehingga merupakan arsip hidup dan otentik.
b. ketentuan undang-undang
Ketiga bidang kegiatan tersebut sangat erat hubungannya satu
sama lain sehingga tidak ada satupun dapat diabaikan melainkan
Sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur terjadinya
masing-masing memerlukan perhatian khusus yang sama cermat
hak milik menurut hukum adat yang merupakan perintah UUPA
dan seksama. Penanganan yang kurang teliti dari salah satu bidang
Pasal 22 ayat (1) belum pernah terbit padahal perintah itu sudah 53
tersebut dapat mengakibatkan permasalahan hukum di bidang
tahun yang lalu. Terjadinya hak milik tidak cukup diatur dengan
pertanahan khususnya dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran
Peraturan Peraturan Pemerintah, hal-hal menyangkut keperdataan
tanah.
orang atau badan hukum seharusnya diatur dengan undang-
Sengketa pertanahan terus bermunculan menuntut penyelesaian
undang. Namun terjadinya hak milik karena ketentuan undang-
secara hukum, administratif, maupun politis. Masalah-masalah
undang sesuai perintah UUPA Pasal 22 ayat (2) huruf b. sampai saat
pertanahan walaupun sudah ditangani dan dianggap selesai, tidak
ini belum juga pernah diundangkan. Setelah berlakunya UUPA,
tertutup kemungkinan dikemudian hari masalah yang sama akan
pemilikan tanah dapat terjadi karena bekas milik adat (Pasal 22
muncul kembali. Hal ini merupakan akibat dari tata laksana pen-
ayat (1) yang sampai saat ini belum diatur dengan Peraturan
daftaran tanah yang belum tertib dan sistem pendaftaran tanah
Pemerintah maupun Undang-Undang dan karena penetapan
“negatif”.
pemerintah melalui pemberian hak (Pasal 22 ayat (2) angka 2a).
Kesalahan dalam pembuatan sertipikat yang dilakukan oleh
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Kepala Kantor Pertanahan termasuk stafnya dapat merupakan
Pendaftaran Tanah oleh Pemerintah diselenggarakan pendaftaran
perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum.
hak atas tanah (rechts kadaster) yang meliputi kegiatan: (a) bidang
Kesalahan (schuld) dari Kepala Kantor Pertanahan dapat terjadi
karena kelalaian (culpa) atau karena kesengajaan (dolus). Atas
7 Herman Soesangobeng, Penjelasan Serta Tafsiran Tentang Kedudukan Hukum Adat
dan Hak Menguasai Adat dan Hak Menguasai dari Negara bagi Pembentukan
Hukum Pertanahan Indonesia, Tidak diterbitkan, Jakarta 2005, hlm. 31.

174 175