Page 60 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya. 83

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian
dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan
multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum
harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga
siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang
satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber
keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang
mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan
kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan
kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. 84

E. Tinjauan tentang Hukum Adat

1. Konsep Tanah dalam Hukum Adat
Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena
merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan
yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, dan kadang-kadang
menjadi lebih menguntungkan dipandang dari segi ekonomis, misalnya
: sebidang tanah itu dibakar, di atasnya dijatuhkan bom-bom, tentu tanah
tersebut tidak akan lenyap, setelah api padam ataupun setelah pemboman
selesai sebidang tanah tersebut akan muncul kembali, tetap berwujud tanah
semula. Kalau dilanda banjir misalnya, setelah airnya surut, tanah muncul
kembali sebagai sebidang tanah dengan tingkat kesuburan yang lebih. 85
Kecuali itu adalah suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat
tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan

83 Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan
Hakim Profesional Yang Tidak Memihak, Sebuah risalah ringkas,dimaksudkan untruk
rujukan ceramah dan diskusitentang“Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif
Filosofis, Sosiologis dan Yuridis”yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional
bertema “Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia”diselenggarakan olehKomisi
Yudisial dan PBNU-LPBHNUdi Jakarta 8 September 2006.
84 Ibid, Soetandyo Wignjosoebroto
85 Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,
hal. 103.

43